KPK Banyak Menemukan Kepala Daerah Korupsi Dana APBD Untuk Main Seks.

Jakarta, Infobreakingnews - Ternyata tidak sedikit pejabat kepala daerah yang semakin merajalela bahkan dinilai sangat biadab karena salah menggunakan dana APBD yang mustinya untuk pembangunan daerahnya serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, ternyata banyak dikorupsi, dan uang yang dikorup itu diantaranya digunakan untuk bermain seks.

Sujarnako, Direktur PJ.KAKI KPK, menjelaskan penyimpangan dana APBD yang ditemukan berkisar tahun 2007 dan 2008 dibeberapa daerah, dimana uang yang dikorupsi dari APBD oleh beberapa pejabat kepala daerah, digunakan untuk bermain seks dan penyimpangan moral lainnya.

Dihadapan wartawan Sujarnako secara blak-blakan mengungkapkan persoalan penyimpangan yang ditemukan KPK dimana uang Negara dikemplang dengan cara berpesta birahi diatas penderitaan rakyat. 

Pernyataan Sujarnako di Hotel Four Seasons di jalan HR.Rasuna Said Jakarta, Senin (30/7/2012) ini membuat banyak pihak terkesima, sampai-sampai Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, langsung mengomentari, “Semoga penyimpangan seperti itu tidak terjadi di pemerintahan saya. Karena sejauh ini semua anggaran penggunaan Dana APBD  untuk DKI Jakarta, digunakan sesuai aturan yang ada.” Jawab Foke ketika Infobreakingnews  memintai komentarnya sesaat acara kunjungan buka puasa bersama di Kelurahan Pesanggrahan Jakarta.

Bahwa bukan rahasia umum lagi kalau moral para koruptor yang menjadi  ‘seorang raja‘ berkuasa disebuah daerah, lalu menjadi serakah oleh karena melihat besarnya Dana APBD setiap tahun dikucurkan berkisar diatas satu triliyun lebih itu, banyak disalahgunakan, termasuk untuk ‘jajan’ diluar rumah. Hal ini sangat mungkin menjadi kebiasaan para kepala daerah yang rutin berkunjung ke Jakarta atau ke luar kota lainnya dengan alasan sedang ada keperluan dinas.

Namun ketika wartawan mendesak siapa-siapa saja kepala daerah yang terlibat sebagai kuruptor sekaligus sebagai ‘penjahat kelamin’ itu, Sujarnako tidak mau memberikan penjelasan karena alasan sedang dalam investigasi KPK.***Emil F Simatupang.