Jakarta, Infobreakingnews - Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi kembali akan diberlakukan menyusul bakal ramainya kuota konsumsi BBM tahun ini.
Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) menyebutkan, kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk wilayah DKI Jakarta bakal habis dalam waktu dekat. Sisa kuota subsidi BBM untuk wilayah DKI Jakarta diperkirakan hanya cukup empat hari ke depan.
Dengan kata lain, kuota subsidi BBM untuk wilayah ibu kota akan habis pada 15 September.
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Jakarta pada umumnya belum mengalami kelangkaan BBM bersubsidi, baik jenis Premium maupun Pertamax. Hanya saja, pasokan BBM bersubsidi mulai tersendat di beberapa SPBU.
Itu berarti 3 hari lagi jatah Premium akan habis dan terpaksa warga jakarta siap untuk membeli Pertamax.
Pemerintah hanya memiliki satu cara untuk mengatasi ancaman kelangkaan BBM bersubsidi, yakni mengajukan tambahan kuota sebesar 4 juta kilo liter untuk seluruh Indonesia. Namun, hingga saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum memberi restu atas permohonan pemerintah.
Apa konsekuensinya? Secara tidak langsung masyarakat DKI Jakarta dan daerah lain yang kekurangan kuota BBM bersubsidi, harus beralih menggunakan BBM non subsidi atau Pertamax. Dengan kata lain, warga Jakarta harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli Pertamax. Minimal, dua kali lipat dari biasanya jika menggunakan Premium.
"Solusi paling bener tapi paling ribet tunggu saja 4 juta kilo liter disetujui. Lalu kondisi lain membiarkan si Jakarta meminum pertamax. Tidak ada pilihan," ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/9).
Dalam hal ini (kekurangan kuota BBM Bersubsidi), Rudi tidak ingin kesalahan ditujukan ke pemerintah. Karena menurutnya, PT Pertamina (persero) sebagai distributor masih menyediakan minyak, walaupun dengan jenis Pertamax.
"Kami tidak langgar UU karena pemerintah masih siapkan bahan bakar tapi pertamax," katanya.
Apakah ada strategi lain yang disiapkan pemerintah? Rudi menyebutkan, alternatif lain adalah dengan peminjaman uang untuk membeli premium sebesar 500 kilo liter sambil menunggu proses dengan DPR tuntas.
"Ini cukup untuk menunggu DPR. Tapi kan ini opsi terakhir yang paling tidak mungkin. Pilihan ini tidak ada yang enak," jelasnya.
Ancaman kelangkaan BBM bersubsidi di ibu kota dan beberapa wilayah lain di Indonesia juga mengundang perhatian Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).
Ketua Hiswana Migas Eri Purnomo melihat, hanya ada satu cara untuk mengatasi kelangkaan BBM bersubsidi yakni menambah kuota. Masyarakat tidak bisa dipaksa untuk membeli Pertamax dengan alasan kuota BBM bersubsidi sudah habis.
Menurutnya, ancaman kelangkaan tidak hanya terjadi tahun ini saja. "Untuk itu solusi terbaik ya ditambah kuota karena beberapa tahun yang lalu sudah terjadi seperti ini,"
Terkait mulai tersendatnya pasokan BBM bersubsidi ke sejumlah SPBU di Jakarta, Eri mengatakan bahwa hal tersebut tidak serta merta bisa dikaitkan dengan ancaman kelangkaan BBM bersubsidi. Sebab, keterlambatan tersebut murni persoalan teknis. "Itu hanya masalah distribusi saja," singkatnya.***James Donald
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !