Jakarta, Infobreakingnews - Hari ini Komisi III DPR memanggil 3 institusi penegak hukum yakni KPK, Polri, dan Kejagung pada pukul 10.00 WIB. Sejumlah isu krusial dibahas dalam pertemuan tersebut.
"Rapat
gabungan dengan KPK, Polri, dan Kejagung, dijadwalkan pukul 10.00 WIB nanti.
Kita akan membahas bagaimana memastikan kinerja penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi
supaya lebih baik lagi," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy,
kepada Infobreakingnews, Senin (17/9/2012).
Komisi III DPR juga
akan menyoroti sejumlah isu yang ramai dibicarakan. Seperti penarikan 20
penyidik KPK oleh Polri.
"Kita akan
menyatukan lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Karena baik KPK,
Polri, dan Kejagung diberi anggaran, SDM, dan payung hukum oleh negara untuk
bahu-membahu bukan menunjukkan ego institusi," tambah Ketua Komisi III
DPR, Gede Pasek Suardika.
Penarikan 20
penyidik KPK oleh Polri memang jadi sorotan. Sejumlah anggota Komisi III
menentang ide ini.
"Ini bisa
menganggu kinerja KPK. Kalau memang ditarik, polisi harus mempersiapkan
penyidik penggantinya secepatnya," nilai anggota Komisi III DPR Saan
Mustopa.
20 Penyidik ditarik
Polri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini membuat KPK keberatan
karena selama ini hanya bekerja dengan 80 penyidik. KPK pun siap melayangkan
surat keberatan kepada Polri.
"Yang jelas
kami keberatan. Pokoknya kami akan kirim surat dan kita akan ajukan keberatan.
Kan di Polri itu banyak orang dan penyidik," ujar pimpinan KPK, Adnan
Pandu Praja, di sela Deklarasi Anti Politik Uang, di Gelora Bung Karno,
Senayan, Jakarta, Minggu (16/9/2012).
Pemanggilan diduga karena memanasnya hubungan antara Polri dan KPK.
"Ya pemanggilan tentang kasus Simulator SIM, yang jadi
pertanyaan bagaimana fungsi KPK dalam mensupervisi beberapa kasus korupsi di
sana jalan atau tidak kemudian kok ada semacam ketegangan dengan polisi itu
yang direncanakan dalam pertanyaan tertulis," kata anggota Komisi III DPR
RI Eva Kusuma Sundari.
Eva mengatakan dalam pertemuan tersebut juga akan berkembang
mengenai kabar terhangat yakni penarikan 20 penyidik Polri dari KPK.
"Walaupun penjelasan tidak ada kaitan dengan simulator, tapi kan pasti
mempengaruhi kapasitas KPK," ujarnya.
Eva mengaku heran, mengapa KPK yang sedang menangani kasus
dengan bobot politik tinggi harus mengalami masalah penarikan penyidik Polri.
"Jadi aku engga percaya cuma karena simulator, karena dari 20 penyidik kan
ada terkait simulator hanya satu, jadi ada kasus besar yang ditarget, itu
kan cara berpikir konspiratif," katanya.
Politisi PDIP itu pun meminta Ketua KPK Abraham Samad menulis
surat kepada Kapolri untuk pergantian 20 penyidik.
"KPK engga bisa men dikte , terserah Polri, mau dikasih
orang kemarin atau pergantian baru , semua itu haruslah kebijakan dari Kapolri
yang harus tetap sebagai mitra kerjanya KPK “Pungkas Eva memberi penjelasan
yang dimintai.*** Emil F
Simatupang.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !