Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Kota Tangsel Eko Widjianto, menyayangkan dengan adanya aksi tersebut, yang menyalahkan Walikota atas kekisruhan penyelenggaraan PPDB online di Tangsel.
"Kami dari DPD KNPI Kota Tangsel menyayangkan atas aksi tadi siang didepan kantor Walikota yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan KNPI Tangsel, apa lagi dalam aksi tersebut mendesak Walikota Tangsel mundur, atas kisruhnya penyelenggaraan PPDB online tingkat SMP. Perlu diketahui PPDB itu produk pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, kalau ada pihak-pihak yang menyalahkan walikota, itu salah besar, apalagi sampai mendesak walikota untuk mundur," kata Eko, yang juga selaku pengurus AMPG.
Untuk diketahui, penyelenggaraan PPDB Online mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
Dari keterangan Sekertaris Dinas yang merangkap selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tangsel Taryono, pihaknya berupaya keras agar PPDB tingkat SMP berjalan dengan lancar dan kondusif, dimana ia menekankan kepada jajarannya, untuk melayani segala keluhan masyarakat.
"Kita harus mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot), dalam hal ini Disdikbud Tangsel yang sudah berupaya keras dalam mensukseskan penyelenggaraan PPDB secara online walaupun belum maksimal, seharusnya sebagai pemuda, kita harus membantu dengan memberikan solusi, agar setiap masalah dan kendala dapat teratasi, sehingga berdampak baik di masyarakat," ujar Eko.
Kemudian ia juga menambahkan.
"DPD KNPI Tangsel dibawah pimpinan saya selaku ketua, akan mengawal Airin sebagai Walikota sampai akhir jabatannya, dan kami juga akan mengawal program-program Pemkot Tangsel," tambah Eko.
Sementara itu, menurut Asisten Daerah bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Asda III) Teddy Meiyadi mengatakan, ada beberapa faktor yang menjadi kendala, terkait permasalahan PPDB online tingkat SMP di Tangsel.
"Sesuai data terjadi ketimpangan kapasitas lulusa SD 24 rb lebih dg kemampuan SMP negeri harusnya 5.900 siswa, hal ini terjadi khususnya di perkotaan yg jumlah penduduknya terus meningkat. Aturan dari pusat sudah seharusnya dilaksanakan oleh seluruh daerah, aturan dan persyaratan teknis harus menjadi pegangan dan dipahami bersama terkait Zonasi, Nilai ujian, data kependudukan, dan lain-lain.
"Ketidak puasan masyarakat yang muncul harus disikapi dengan kepala dingin, untuk itu Disdikbud segera mengevaluasi faktor penyebabnya secara detail teknis per zonasi dan per sekolah. Apa faktor penyebabnya, segera laporkan ke kepala daerah sebagai dasar kebijakan kedepan apakah membangun sekolah baru, meningkatkan daya tampung ruangan yang ada, atau bekerja sama dengan sekolah-sekolah swasta," jelas Teddy.*** Johanda Sianturi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar