Jakarta, Info Breaking News - Tak bisa terbantahkan kalau dizaman digital secanggih sekarang ini, dunia serasa dalamn genggaman karena bisa melihat berita apapun yang terjadi dibelahan dunia akibat kemajuan tehnologi dan kesempurnaan ponsel pintar yang terus mengalir dengan harga terjangkau.
Akibatnya selalu menjadi viral sesuatu yang unik dan mengherankan hati, begitu juga berkembangnya berbagai modus penipuan dan bentuk kejahatan yang sering kali menyerang privasi personal.
Bahkan seseorang bisa disadap karena maksud tertentu, padahal kebebasan setiap orang katanya sangat dilindungi oleh Undang Undang, nyatanya banyak yang terlanggar dan diabaikan begitu saja.
Kondisi ini membuat para pakar mulai memikirkan solusi, diantara Jaringan Aman Mandiri (JAM) yang sudah sangat diperlukan, guna mewujudkan kedaulatan telekomunikasi. Apalagi, penggunaan jaringan komunikasi khususnya Internet publik selalu berpotensi menimbulkan ancaman dan penyadapan.
Center For Risk Assesment Kusnanto Anggoro menilai, tingginya aktivitas penggunaan data dan informasi belum diimbangi dengan tingkat keamanan data dan informasi. Khususnya bagi lembaga serta aparatur negara di Indonesia. “Maka kemampuan negara untuk mengelola ini sangat diperlukan,” ujar Kusnanto dalam diskusi Wahana Dirgantara Super (HAPs) Sebagai Teknologi Pendukung Jaringan Aman Mandiri Dalam Mewujudkan Kedaulatan Informasi Negara di Bandung, kemarin.
Hadir dalam diskusi ini antara lain Dirjen SDPPI Kemenkominfo Ismail dan Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan Marsma TNI Rus Nurhadi Sutedjo. Ada juga Kepala Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa LAPAN Robertus Heru Triharharjanto, Guru Besar Hukum Udara dan Antariksa Supancana. Serta Pangkohanudnas Marsda TNI Imran Baidirus dan Kepala Bidang Infrastruktur Broadband Nasional Mastel Nonot Harsono.
Ia mengatakan, masifnya penggunaan Internet selalu berpotensi menimbulkan ancaman pengintaian cyber ataupun penyadapan dari pihak tertentu. Apalagi, ketergantungan instansi ataupun aparatur terhadap internet sangat tinggi. “Sudah waktunya negara memiliki jaringan aman mandiri untuk mewujudkan kedaulatan telekomunikasi di Indonesia,” ungkapnya.
Ia menegaskan, negara yang tidak memiliki kedaulatan telekomunikasi maka praktis akan menjadi sasaran serangan serangan siber. Seperti penyadapan, peretasan, pembocoran informasi dan sebagainya. Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan Marsma TNI Rus Nurhadi Sutedjo, mengatakan, pihaknya akan berupaya mengikuti apa yang menjadi kebutuhan negara dalam hal kedaulatan informasi.
“Bagi kami ini satu yang sangat mungkin bisa kita gunakan, dan minimal yang jangkauan luas mudah diakses kemudian juga kedepannya makin dibutuhkan,” tegasnya.
Ia mengatakan, saat ini undang-undang sudah mendukung adanya JAM. Ia berharap hasil diskusi seputar JAM bisa dibahas dalam Prolegnas di pemerintahan baru nanti. Ia yakin, produk yang dikembangkan oleh industri dalam negeri salah satunya seperti PT Hariff Daya Tunggal Engineering atau Hariff DTE bisa membantu.
“Kita perlu mengajak semuanya untuk sama-sama membangun tidak hanya memberi stimulus saja,” tegasnya.
Ntah apa jadinya nanti jika dibiarkan kekacaoan yang sekarang terus terjadi dimana banyak orang mulai frustasi karena hal pribadinya terungkap didunia jaringan internet, padahal disana ada sejumlah hal yang sangat rahasia yang mustinya tidak perlu diketahui publik. Apakah dokumentasi sejumlah foto kemesraan dengan pasangannya atau hal lain yang maksudnya untuk buat diri sendiri jika sedang kangen berat pada pasangannya yang nun jauh diseberang, tapi kini terusik karena bisa ditembus oleh pihak lain.
Belum lagi persoalan peradaban toleransi yang selama ini dirasa nyaman, kini mulai terusik karena adanya sekelompok orang yang tidak suka kedamaian terjadi dinegeri ini. Padahal dulu para pahlawan kita dari berbagai daerah bangkit melawan segala bentuk penjajahan dengan mengorbankan darah dan airmata, tanpa mereka persoalkan mau dari suku apa dan keyakian agama apa. Tapi belakangan ini dimana mana kita menjadi risau bahwa negeri yang penuh emas dan minyak ini selalu tercabik cabik oleh ulah sekelompok orang yang mengatasnamakan agama dan golongan, jauh tergerus dari nilai perjuangan anak bangsa.
Soal nanti alat anti sadap ini akan digunakan sebagai antisipasi oleh para penjahat krah putih, adalah menjadi peer kita bersama kedepan, karena korupsi harus diberantas habis karena hal itu merupakan benalu besar bagi anak bangsa yang tersendak maju. Tapi juga jangan lah alat cagih sadapan itu dilakukan secara serampangan, sehingga jika sang penguasa tidak suka terhadap seseorang, maka dicari cari kelemahannya dan direkayasa oleh sang oknum, untuk memenjarakan dan merampas hartanya secara kasar.
Karena sesungguhnya hukum itu adalah sebuah sendi kehidupan yang memiliki seni art yang tinggi, hukuman haruslah didasari cinta dan kasih sayang, bukan merupakan balas dendam dan sakit hati karena tak dikasih uang banyak. *** Ratu Safa. (Adalah wartawati senior, sekaligus salah satu redaktur eksekutif ).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar