![]() |
Jakarta, Info Breaking News –
Setelah beberapa waktu lalu menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies B aswedan, kini advokat senior OC Kaligis kembali hadir dengan kritikan pedas.
Kritikan tersebut ia sampaikan
melalui sebuah surat terbuka yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo. Dalam surat
yang ditulis pada Minggu, 14 September 2019 tersebut OC Kaligis menyoroti
sejumlah permasalahan yang melekat pada tubuh KPK. Ia juga mengkritisi langkah
mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang yang secara tiba-tiba mundur dari
jabatannya.
“Perkenankanlah saya Prof. Otto Cornelis Kaligis, kini
warga binaan Lapas Sukamiskin, korban rekayasa OTT KPK, praktisi dan akademisi,
selaku warga negara dengan hak perdata, hak berpartisipasi dalam penegakkan hokum
untuk memberi masukkan kepada Bapak mengenai tindakan Saut Situmorang, pemimpin
KPK, pemimpin preman, pegiat peradilan jalanan,” tulis OC Kaligis mengawali
suratnya.
Menurutnya, sebagaimana diketahui
bahwa pembentukan UU KPK nomor 30 tahun 2012 adalah bersifat ad-hoc dan bertujuan untuk lebih meningkatkan
pemberantasan korupsi serta membantu penyidik polisi dan kejaksaan. Namun, OC
Kaligis dalam pandangannya menilai bahwa KPK kini telah melenceng dari tujuan
semula. Dalam pelaksanaan OTT, contohnya, yang diutamakan bukan perkarap
korupsinya melainkan kasus pribadi, misalnya hubungan gelap pelaku dengan gadis
teman selingkuhannya.
Kaligis juga menyoroti
persoalan yang terkait dengan RUU KPK, dimana rencana pembentukan Dewan Pengawas
ditolak mati-matian. Ia juga mempermasalahkan gerakan-gerakan “liar” yang
dilakukan oleh Saut Situmorang, antara lain dengan menutup logo gedung KPK
dengan kain hitam yang jelas-jelas bukan bangunan miliknya maupun nenek
moyangnya.
OC Kaligis juga menyebut KPK
telah melakukan abuse of power alias
penyalahgunaan wewenang.
“Tugas
KPK untuk menjaring perkara korupsi bernilai satu miliar rupiah keatas,
disimpangi. Korupsi anggota DPRD malang
dengan jumlah 10-20 juta rupiah di OTT. Banyak jumlah suap dibawah 50 juta
dijaring korupsi oleh KPK, yang mestinya ditangani polisi dengan biaya operasi
jauh lebih murah dari pada yang digunakan KPK. Kerugian Negara yang mestinya
oleh BPK, diabaikan KPK. Pemeriksaan di Pengadilan dengan bukti/fakta hukum
yang membebaskan terdakwa, tak pernah dipertimbangkan dalam tuntutan jaksa KPK,”
tulisnya.
Dalam
suratnya ia juga membahas terkait penyadapan yang dilakukan seenaknya saja.
“KPK
seenaknya menyadap setiap orang tanpa diketahui kapan penyadapan itu harus
dimulai. Ketika Presiden dalam sistem Presidentiil hendak membentuk kabinetnya,
KPK protes melalui rapor merah calon menteri yang berhasil disadap KPK padahal
tidak dalam rangka penyelidikan/penyidikan. Jelas ini perbuatan pidana,
termasuk kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam bab XXVIII KUHP,” tuturnya.
Ia
juga menyoroti perlakuan KPK yang dinilai tak etis terhadap para saksi.
“Itu
sebabnya ketika saksi diperiksa, saksi yang menurut pasal 1791/1792 berhak
memberi kuasa pendampingan kepada penasehat hukum, haknya dilarang KPK. Mengapa?
Supaya KPK bebas mengintimidasi para saksi, menjerat saksi dengan pertanyaan-pertanyaan
menjerat untuk kepentingan pemeriksaannya, sehingga perkara yang tidak cukup
buktinya dapat dimajukan ke Pengadilan,” tulisnya.
Kepada
Presiden, OC Kaligis juga menyatakan kekecewaannya terhadap system “tebang
pilih” yang selama ini dilakukan oleh KPK. Ia mengangkat isu terkait komisioner
terpilih KPK yang terbaru, Firli Buhari, yang kerap di-bully usai namanya
terpilih sebagai Ketua KPK yang baru. Menurut Kaligis, seharusnya yang mesti
diadili itu adalah oknum-oknum seperti komisioner Bibit-Chandra Hamzah, Abraham
Samad, Bambang Widjojanto dan yang terakhir Novel Baswedan, terdakwa
penganiayaan juncto pembunuhan yang sekarang dielu-elukan sebagai pahlawan
dengan biaya pengobatan ABPN miliaran rupiah.
“Perkara
mereka semua sudah P-21. Kalau memang KPK bukan tebang pilih, benar-benar mau
menegakkan hukum sesuai sumpah pelantikannya di depan Presiden, seharusnya KPK
berjuang agar mereka diadili bukan sebaliknya mendiamkan perkara mereka dan
membully komisioner Firli Buhari yang secara aklamasi terpilih sebagi ketua
komisioner KPK. Apalagi yang diangkat kepermukaan oleh Saut Situmorang adalah
perkara kode etik, bukan dugaan/sangkaan perkara pidana. Saut Situmorang sendiri
pernah mendapat hukuman pelanggaran kode etik. Kenapa mau jadi komisioner KPK?”
tegas dia dalam suratnya.
Lebih
lanjut OC Kaligis juga menyatakan bahwa dalam tubuh KPK sudah terjadi banyak
kejahatan jabatan. Banyak sadapan ilegal yang ketika diperdengarkan dalam persidangan
telah lebih dulu diedit. Selain itu, terjadi banyak pula kasus tebang pilih,
misalnya dalam kasus Bank Century. Tak hanya itu, banyak pula penyelidikan yang
ditingkatkan ke penyidikan tanpa bukti yang cukup, terlebih jika yang
bersangkutan menjadi target KPK.
Dengan
sejumlah penyelewengan yang ditemukan dari hasil audit BPK, masukan masyarakat,
temuan Brigadir Jenderal Aries Budiman selaku Direktur Penyidikan KPK hingga
laporan Antasari mengenai korupsi ditubuh KPK, OC Kaligis menilai sudah sepatutnya
KPK juga wajib diawasi.
Menutup
suratnya, OC Kaligis mengklaim dirinya menulis surat ini sebagai masukan
positif. Ia juga meminta kepada Jokowi agar tak diperalat oleh KPK hanya demi
kepentingan KPK yang dinilai sering berseberangan.
“Bila
tidak setuju dengan RUU KPK, mari kita bertarung di Mahkamah Konstitusi. Bukan dengan
kain hitam menutupi logo KPK di gedung KPK atau dengan menyatakan mengundurkan diri
dengan memilih tenggat waktu berlakunya baru tanggal 16-9-2019. Kalau
konsisten, mengapa tidak pada hari diproklamirkannya pernyataan pengunduran
diri tersebut oleh saudara komisioner KPK, saudara Saut Situmorang.” Tutupnya. ***Emil
F. Simatupang
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !