Pemberantasan Korupsi Jadi Tantangan Terbesar Bagi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Jakarta, Info Breaking News – Sejumlah pengamat asing menyebut pemberantasan korupsi menjadi tantangan terbesar bagi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Hal itu menyusul disahkannya revisi UU KPK yang sempat memicu protes mahasiswa dan massa di hampir semua wilayah di Indonesia beberapa waktu lalu.

William Pesek, seorang penulis dan pengamat menilai pemberantasan korupsi merupakan bagian integral dari reformasi Indonesia yang dapat meningkatkan kepercayaan investor global terhadap Indonesia.

Keberadaan KPK, menurut Pesek, menjadi indikasi dan tolok ukur keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi di era reformasi. Kepercayaan investor global atas komitmen pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi telah membawa Indonesia menjadi salah satu negara tujuan investasi. Hal itu terbukti dengan posisi Indonesua sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan dunia. 

Namun, revisi UU KPK yang ramai menuai kontroversi karena dinilai melumpuhkan KPK, menjadi awal timbulnya kekhawatiran investor mengenai keseriusan pemerintahan Jokowi dalam memberantas korupsi di Indonsia.

"Hal ini akan menjadi pertaruhan bagi Jokowi di periode kedua pemerintahannya, terutama untuk meyakinkan investor bahwa pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas pemerintahannya," kata William Pesek, melalui tulisannya, Senin (21/10/2019).

Sementara itu, seorang oenulis dan pengamat lainnya, yakni Michael Vatikiotis mengatakan tantangan lain yang harus diperhatikan Jokowi adalah menegakkan demokrasi dan menjaga kestabilan keamanan, di tengah gelombang protes mahasiswa dan kerusuhan yang melanda Papua.

Menurut Vatikiotis, suhu politik Indonesia yang tidak stabil akibat aksi demonstrasi memprotes revisi sejumlah undang-undang dan kerusuhan massa di Papua selama dua bulan terakhir menjelang pelantikan Jokowi menjadi sorotan global.

Jika sebelumnya Jokowi fokus akan pembangunan infrastruktur dan sumber daya, Michael Vatikiotis menilai Jokowi juga harus fokus pada berbagai jebakan yang bisa membahayakan pemerintahannya.

Beberapa jebakan itu, antara lain kepentingan politik partai pendukungnya, gangguan keamanan di beberapa daerah konflik, revisi undang-undang sensitif di DPR, dan ancaman gerakan Islam radikal.

"Jokowi harus waspada terhadap berbagai jebakan yang dapat berisiko meningkatkan konflik politik berkepanjangan yang dapat mengganggu keamanan negara dan pemerintahannya," tuturnya. ***Winda Syarief