![]() |
Kini KPK Baru dan Aparat Hukum Mengincar Mohammad Riza Chalid |
Jakarta, Info Breaking News - Ternyata ada sejumlah kasus mega korupsi yang hingga saat ini masih belum diselesaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk dua kasus besar yang dilaporkan oleh Presiden Joko Widodo yaitu menyangkut mafia kaliber dunia yang diduga selama ini menjadi gembong korupsi seorang penguasa hitam bernama Riza Chalid .
Sepertinya sejak awal pihak KPK terlihat sangat mencolok tidak menyentuh Riza Chalid yang sesungguhnya juga memiliki saham disebuah maskapai penerbangan terbesar Asia, yang pernah ikut terlibat membawa pulang tersangka Edy Sindoro ke Indonesia, tapi justru tak pernah Riza Chalid diperiksa, bahkan banyak kasus mega korupsi yang sesungguhnya terindikasi dugaan keras keterlibatan nya.
Dari sumber di KPK sesungguhnya Riza Chalid yang katanya sudah lama diincar KPK itu ikut terlibat kasus dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd (PES) selaku subsidiary company PT. Pertamina (Persero).
Termasuk menelisik lebih jauh keterlibatan Riza Chalid dan sejumlah pihak dalam kasus yang menjerat mantan Managing Director Pertamina Energy Service (PES) Pte. Ltd yang juga mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), Bambang Irianto sebagai tersangka.
"Kami bertekad sebelum habis masa jabatan kami desember tahun ini, semua pihak yang ikut terlibat khususnya menyangkut pengusaha berinisial RC akan kami periksa dalam waktu dekat ini" kata wakil ketua KPK Laode kepada Info Breaking News, Sabtu (16/11/2019 di Jakarta.
Dari investigasi dilapangan nama pengusaha Muhammad Riza Chalid kerap disebut-sebut bagian gembong mafia Migas. Pengusaha perminyakan yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Hatta Rajasa itu dikabarkan piawai dalam mengatur pengadaan minyak dari mulai riset pasar, tender, pengaturan pemenang tender, pengaturan harga termasuk titipan yang menjadi bagian bagi para pejabat.Petral bahkan dikabarkan alat bagi Reza Chalid untuk mengendalikan lima buah perusahaan dalam holding company Global Energy Resources. Lima anak perusahaan ini yang disebut-sebut memoncerkan praktik mafia migas dibawah kendali Reza Chalid.
Tapi selama ini pihak KPK selalu hanya menjanjikan akan mengusutnya, sampai pada akhirnya Presiden Joko Widodo berteriak keras melalui Menkopolhukam Mahfud MD, yang kemudian selama sepekan ini pemberitaan dihampir semua media menyoroti kasus besar yang justru dilaporkan langsung oleh Presiden Jokowi tapi terkesan tidak digubris oleh KPK. Hal ini yang membuat pihak lain seperti Polri dan Jaksa Agung akan segera kini tengah berada dilapangan secara senyap untuk menangkap pengusaha Riza Chalid yang belakangan diketahui akan menghindar lari keluar negeri seperti dalam kasus kasus besar masa lalu.
Salah satunya yang dilaporkan oleh Presiden Jokowi adalah Terkait kasus ini, Bambang Irianto selama periode 2010-2013 diduga menerima suap sekitar USD 2,9 juta dari Kernel Oil Ltd. Diduga suap diterima melalui perusahaan SIAM Group Holding Ltd yang berkedudukan hukum di British Virgin Island.
Tim khusus Bareskrim yang kini berada dilapangan mengatakan pada masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nama Riza Chalid sering disebut atas dugaan keterkaitannya sebagai pihak ketiga. Dalam kasus pengadaan minyak selama periode 2012-2014 di anak usaha PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Ltd (Petral).
Dari hasil investigasi diketahui bahwa jaringan mafia minyak dan gas itu menguasai kontrak suplai minyak senilai US$ 18 miliar atau Rp 250 triliun selama tiga tahun. "Tuan RC" ini yang menjadi perantara dengan perusahaan minyak milik negara lain (national oil company/NOC) untuk meraih keuntungan lebih banyak.
Kini dengan galaunya pihak KPK yang sebentar lagi akan berakhir masa priode 2019 hingga Desember tahun ini juga, maka sebelum para komisioner baru Komjen Firly cs yang merupakan mantan Deputi penindakan KPK yang ditendang oleh sekelompok pengusa di KPK, justru akan memprioritaskan kasus yang menjadi kepusingan Jokowi, sekaligus melibas habis oknum oknum yang dinilai memang sudah tidak layak berada dilembaga anti rasuah itu.
"Apa yang belum tuntas, akan kita tuntaskan secara baik, apalagi yang menyangkut kasus korupsi besar yang menjadi konsen bapak Presiden." kata Firly, Ketua terpillih KPK secara total di Komisi III DPR RI, yang pekan lalu naik pangkat menjadi Komjen pol.
*** Emil F Simatupang.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !