![]() |
Seminar Nasional UKSW |
Salatiga, Info Breaking News - Beberapa
waktu belakangan ini, muncul gagasan untuk kembali menghidupkan haluan negara.
Hal ini menjadi suatu diskusi menarik perihal urgensi hadirnya kembali haluan
negara.
Mencermati hal tersebut, Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi (PSHTK)
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga bekerjasama
dengan Center for Regulation Reform for Development (CORRDev) menggelar seminar
nasional bertajuk ‘Menimbang Urgensi Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan’
di Balairung UKSW Senin
(11/11/2019).
Dalam
seminar nasional ini menghadirkan Wakil Ketua MPR RI, Dr. Ahmad Basarah sebagai
keynote speaker. Selain itu terdapat 3 narasumber lain yakni Guru Besar
Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UKSW Prof.
Daniel D. Kameo, Deputi Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila RI Prof. FX Adji Samekto, dan Direktur Pusat Kajian Pancasila dan
Konstitusi Universitas Jember Dr. Bayu Dwi Anggono.
Ahmad
Basarah menuturkan, gagasan Haluan Negara bermula sebagai salah satu
rekomendasi MPR periode 2009 - 2014, yang selanjutnya pada MPR periode 2014 -
2019 melakukan kajian dan sosialisasi serta masukan dari berbagai kelompok
masyarakat termasuk perguruan tinggi. “Saat ini sudah hampir menjadi
kesepakatan bersama fraksi di MPR. Perbedaan fraksi hanya soal pengaturan
Haluan Negara pada tataran konstitusi atau UU saja. Sebagian besar fraksi
mengusulkan pengaturan pada tataran konstitusi,” ungkap Ahmad Basarah.
Hal
senada diungkapkan oleh Bayu Dwi Anggono. Dirinya menjelaskan bahwa berdasarkan
perbandingan beberapa negara haluan negara ditempatkan di dalam Konstitusi, contohnya
Irlandia dan Filipina yang menempatkan Directive Principle of State Policy
(DPSP) atau haluan negara dalam konstitusi. Haluan negara haruslah sesuai
dengan perkembangan jaman dan dapat menjadi cermin dari aliran-aliran serta
kekuatan nyata di tengah masyarakat (de reele machtfactoren).
“Oleh
karenanya, akan menjadi menyulitkan ketika setiap rentang waktu akan
mengevaluasi haluan negara yang berarti harus mengamandemen UUD. Untuk itu
sebaiknya UUD hanya mengatur eksistensi adanya haluan negara dalam arti
pengakuan adanya haluan negara di suatu negara, serta UUD menegaskan lembaga
negara mana yang berwenang menyusun dan menetapkannya dan dengan produk hukum apa
penetapan dilakukan,” terang Bayu Dwi Anggono.
![]() |
Wakil Ketua MPR RI, Dr. Ahmad Basarah saat menjadi Keynote Speaker di UKSW Salatiga |
Sementara
itu Prof. Adji Samekto menerangkan alur pikir Garis Besar Haluan Ideologi
Pancasila. Ia mengungkapkan pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai
Pancasila. “Pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila memiliki tujuan
membangun masyarakat yang adil dan makmur menurut Pancasila. Syarat mutlak
pembangunan nasional adalah Memperluas pasar dalam negeri dengan menaikan daya
beli rakyat dan tercukupinya bahan baku industri nasional yang digali dari Bumi
Republik Indonesia,”jelasnya.
Dalam
kesempatan yang sama, Prof Daniel Kameo memaparkan sistem perencanaan
pembangunan nasional yang ideal bagi Indonesia. Menurutnya, perlu ada visi dana
rah pembangunan nasional yang jelas. “Perencanaan harus bersifat komprehensif
(holistic), integrative, berkelanjutan, inklusif, sinergitas dan kolaborasi
antar pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia Usaha, Masyarakat, LSM, Perguruan
Tinggi, Media). Ini adalah tugas Bappenas,” kata Prof. Daniel Kameo.
Usai
seminar berlangsung, Dr. Umbu Rauta SH., M.Hum. selaku Direktur PSHTK
mengatakan sejauh Haluan Negara yang dimaksudkan sebagai dasar dan arah
pembangunan nasional Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, maka
tidaklah bermasalah.
“Selama ini, dokumen perencanaan pembangunan masih
parsial, tidak integratif maupun terkesan hanya domain lembaga
pemerintah/eksekutif. Saya usulkan agar nama haluan negara tidak disamakan
dengan GBHN masa orde baru, saya usulkan nama Haluan Indonesia Raya atau Haluan
Bangsa Indonesia,” pungkas Umbu Rauta.
Selain
dihadiri ratusan mahasiswa, seminar nasional kali ini diadakan dalam rangka
peringatan dies natalis dua fakultas, yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis dan
Fakultas Hukum UKSW. ***Vincent Suriadinata
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !