Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko |
Jakarta,
Info Breaking News – Tidak hanya kesehatan fisik, dampak pandemi Covid-19 juga
mempengaruhi kesehatan mental masyarakat.
Aktivitas
sehari-hari yang tak menentu, kebijakan yang memaksa masyarakat untuk bekerja
di rumah serta rumor-rumor yang serba tak pasti kerap menjadi faktor penganggu
dan seringkali meresahkan masyarakat.
Menanggapi
hal ini, Kantor Staf Presiden (KSP) pun berinisiatif untuk membuat sistem
layanan nasional yang berfokus pada kesehatan jiwa dan mental. Kepala Staf
Kepresidenan Moeldoko mengatakan kegelisahan yang semakin mengganggu dapat
berujung pada keputusasaan dan stress. Kondisi tersebut, lanjutnya, bukanlah
sesuatu yang sederhana di masa-masa sekarang ini.
“Orang yang mulai terganggu dengan kegelisahan harus didampingi dan
dibimbing oleh ahli yang mengerti, sehingga tidak berakhir pada kondisi yang
lebih parah, melebihi masalah akibat virus corona itu sendiri,”
kata Moeldoko saat menghadiri rapat terkait Sistem Layanan
Nasional untuk Kesehatan Jiwa Selama Masa Pandemi Covid-19, Selasa (21/4/2020).
Berangkat dari hal itu, Moeldoko lantas menginginkan adanya satu sistem
layanan nasional yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan
pendampingan.
Moeldoko menjelaskan masalah kesehatan jiwa selama masa pandemi Covid-19
mendapat perhatian dari presiden dan menjadi pembahasan dalam rapat terbatas.
Hal ini mengingat ketakutan dan kecemasan dapat mendorong perilaku yang merugikan
diri sendiri.
Ia mengatakan layanan kesehatan mental
tersebut nantinya akan mencakup tiga langkah strategis yaitu edukasi publik,
konsultasi awal dan pendampingan.
Edukasi publik mengenai kesehatan mental akan
disampaikan kepada publik melalui sarana konten website, press
conference di media center, webinar
berkala di YouTube Gugus Tugas, SMS Blast dan infografis untuk disebar melalui
jaringan WAG (WhatsApp Group) serta media sosial.
Untuk konsultasi awal psikologi, layanannya
dapat diakses publik melalui kanal chatbot, layanan telemedicine, call
center, dan aplikasi. Untuk upaya ini dibutuhkan tim psikologi
bertugas menjawab panggilan 24 jam dan perlu ada shift bertugas dari tim
psikolog.
Selanjutnya, pada upaya pendampingan
dilakukan terhadap masyarakat atau pasien yang membutuhkan konsultasi secara
berkala. Untuk tahap ini dilakukan dengan perjanjian dengan psikologi via
telepon atau vicon meeting. Khusus kasus KDRT, Himpunan
Psikologi Indonesia (Himpsi) dapat bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPA).
Moeldoko menilai kolaborasi dari berbagai
pihak adalah penting untuk membentuk ekosistem yang bisa digerakkan dalam
menangani masalah kesehatan mental masyarakat akibat pandemi Covid-19 ini.
“Saya mengajak berbagai pihak untuk dapat
berkontribusi bersama dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan jiwa
masyarakat,” tuturnya.
Di kesempatan yang sama, Ketua Gugus Tugas
Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) untuk Covid-19 Andik Matulessy mengklaim
pihaknya sudah menyiapkan tenaga psikolog akan memberikan training
of trainer (ToT) dan para relawan dari kalangan mahasiswa
Fakultas Psikologi yang akan mendukung program ini.
“Sudah tersedia Standard Operation Procedure (SOP)
pelayanan konsultasi secara berjenjang dan panduan konten untuk konsultasi.
Kita akan menggunakan hotline dan aplikasi,” katanya.
Sementara itu, Dirjen Aptika Kominfo Sammy
Pangarepan mengusulkan untuk jangka pendek bisa memanfaatkan call
centre dengan kesiapan operator yang tersambung secara jarak
jauh.
Lebih lanjut, Direktur Infomedia Nusantara
Riri menyebut saat ini ada dua hotline yang dapat
digunakan yaitu 119 dan 117. Pada saluran 119 sekitar 60 persen penelpon
menanyakan mengenai Covid-19. Karena itu, kiranya perlu menyiapkan dan
memaksimalkan layanan call centre baik 119
atau 117 dengan membuat fitur layanan psikologi. ***Winda Syarief
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !