Ribuan Mahasiswa Minta Skripsi-Biaya Kuliah Dihapus Akibat Dampak Covid-19

Mendikbud Nadiem Makarim

Jakarta, Info Breaking News - Petisi yang tertuang di laman change.org ini diinisiasi Fahrul Adam. Dalam petisi tersebut, Fahrul mengungkapkan wabah COVID-19 di Indonesia telah berimbas ke segala lini, terutama sektor pendidikan. Ribuan mahasiswa dari berbagai tempat menandatangani petisi tersebut agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menghapus skripsi dan biaya kuliah dampak virus corona atau COVID-19

"Karena COVID19, Bebaskan Biaya Kuliah & Tugas Akhir Mahasiswa Semester Akhir," tulis dia, di laman change.org, Kamis (2/4).
Kesimpulan yang dapat diperoleh dari keinginan mahasiswa adalah :

1. Mahasiswa bingung membuat tugas akhir di tengah wabah virus corona

Fahrul mengatakan bekerja atau belajar dari rumah, serta social distancing berdampak besar terhadap kegiatan masyarakat, khususnya perkuliahan.

"Terutama bagi saya dan beberapa teman-teman mahasiswa semester akhir. Saat ini kami kebingungan untuk menyelesaikan kewajiban kami menuntaskan tugas akhir di kampus kami," kata dia.

2. Mahasiswa semester akhir kesulitan melakukan penelitian di lapangan

Demo mahasiswa terkait tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, Senin 16 Maret 2020. (IDN Times/Hilmansyah)

Fahrul menjelaskan pada 17 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menerbitkan Surat Edaran Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah, dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.

Intinya, proses pembelajaran dilakukan secara daring menggunakan aplikasi yang telah disediakan secara gratis.

"Namun ada yang terlupakan dari SE (surat edaran) ini, bagaimana dengan kami mahasiswa semester akhir yang harus melakukan penelitian lapangan, serta bimbingan secara efektif? Lalu bagaimana dengan biaya kuliah kami? Apakah kami tetap harus membayarnya?" tulis dia.

3. Bimbingan atau pembelajaran secara daring kurang efektif

Fahrul juga mengutarakan berbagai permasalahan pembelajaran daring yang diikuti mahasiswa saat ini, mulai dari jaringan internet yang tidak stabil, besarnya kuota internet yang harus disediakan untuk setiap mata kuliah, serta kurang efektifnya bimbingan atau pembelajaran yang dilakukan secara daring.

"Bagi kami mahasiswa semester akhir, harus melakukan pengumpulan data, baik di kampus maupun di lapangan untuk melengkapi tugas akhir kami," imbuh dia.

4. Fahmi takut tidak lulus tahun ini

Menurut Fahrul kendala hal tersebut menjadi masalah besar yang tidak dapat diselesaikan melalui proses daring. Dia juga khawatir tidak bisa menyelesaikan kuliah tahun ini, karena tidak lengkapnya bahan yang dibutuhkan untuk penyelesaian tugas akhir ini.

"Dilema terbesar yang kami hadapi, dengan besarnya biaya kuliah, apalagi jika masuk dalam golongan UKT 3-5, penundaan penyelesaian tugas akhir bukanlah solusi yang tepat. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil akibat mewabahnya COVID-19," ujar dia.

5. Tiga permintaan mahasiswa terdampak virus corona

Fahrul tidak ingin menjadi beban lagi bagi orangtua, dengan membayar biaya kuliah untuk semester selanjutnya demi menyelesaikan tugas akhir. Untuk itu, dia bersama teman-teman mahasiswa akhir mempunyai tiga permintaan kepada Mendikbud dan rektor tempat mereka menimba ilmu.

"Pertama untuk dapat membebaskan kami dari biaya kuliah. Kedua, untuk menerbitkan kebijakan pengganti penyelesaian skripsi, sehingga kami tetap bisa menyelesaikan tugas akhir tanpa harus menunda nya hingga semester depan. Dan ketiga, memberikan perpanjangan masa studi maksimum untuk angkatan 2013," tulis dia.

Sementara, hingga hari ini petisi yang dibuat Fahrul dan teman-temannya telah ditandatangani 40.519 orang, dari target 50.000 tanda tangan.

Kepala Bidang Humas Kemendikbud Ade Erlangga langsung meresponnya dan menjelaskan bahwa penghapusan skripsi memang dapat dilakukan melalui program Kampus Merdeka. Ia menjelaskan bahwa skripsi dapat digantikan dengan riset atau kegiatan sosial lainnya.

“Kalau setiap kampus bisa menerapkan program Kampus Merdeka, maka skripsi bisa diganti dengan riset, kegiatan sosial. Dan 3 semester dapat diganti dengan mata kuliah di prodi lain,” ujar Ade.

Mengenai penghapusan uang kuliah, Ade menuturkan bahwa hal tersebut adalah kewenangan setiap institusi. “Untuk kampus negeri, UKT kan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang, untuk kampus swasta itu diserahkan kepada kampusnya, sebenarnya penghapusan atau penundaan uang kuliah menjadi kewenangan pihak kampus,*** Nadya Emilia