Moeldoko Ungkap Alasan Kemarahan Jokowi Saat Pimpin Rapat 18 Juni Lalu

Jakarta, Info Breaking News - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjelaskan alasan di balik kemarahan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang digelar 18 juni 2020 lalu. Dalam video viral yang beredar, Jokowi terlihat dipenuhi amarah bahkan sampai mengancam akan membubarkan lembaga negara dan melakukan reshuffle kabinet.

Moeldoko mengungkapkan Jokowi sangat kecewa terhadap performa para menteri yang berakibat pada munculnya sejumlah persoalan. Lantas, apa saja masalah yang disoroti Jokowi? Yang pertama adalah mengenai persoalan kesehatan di tengah kondisi pandemi Covid-19. Dari alokasi anggaran sebesar Rp 75 triliun yang baru terserap atau dibelanjakan baru 1,53 persen saja.

“Memang kita dalami ada persoalan yang perlu dikomunikasikan, seperti sinergi antara BPJS, pemerintah daerah (Pemda) dan Menteri Kesehatan,” kata Moeldoko yang ditemui di kantor KSP, Senin (29/6/2020).

Poin kedua terkait persoalan pendataan para tenaga medis mengingat insentif yang diberikan kepada tenaga medis harus tepat sasaran. Masalah ketiga ialah persoalan regulasi yang lama diterbitkan. “Regulasi itu bisa digunakan saat normal, tapi saat tidak normal ini harus diambil langkah perbaikan. Dan menteri sudah ambil langkah itu,” ujar Moeldoko.

Selanjutnya, mengenai masalah pendataan penerima bantuan sosial (Bansos) yang hingga kini masih semrawut dan belum tepat sasaran meski sudah ada perbaikan yang dilakukan kementerian terkait. Begitu juga dengan pemberian stimulus ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang masih menemukan kendala.

“Hal-hal seperti ini akan jadi penghambat menteri bekerja. Tetapi sekali lagi persoalannya, bagaimana cara-cara baru untuk siasati, perlu dilakukan. Ini beberapa hal yang ditekankan Presiden,” katanya.

Menurutnya, Presiden Jokowi telah mengeluarkan kebijakan makro. Yang pertama, jangan ada persoalan Covid-19 yang tidak bisa diselesaikan tuntas. Kedua, persoalan rakyat Indonesia harus bisa menjalankan kehidupan secara baik dengan ketersediaan makanan yang cukup. “Makanya bansos diberikan, jaringan pengaman sosial jangan sampai terlambat,” tegas dia.

Sementara itu, kebijakan yang ketiga adalah pelaku dunia usaha harus bisa menjalankan usahanya dengan baik di tengah pandemi Covid-19 sehingga tidak ada lagi perusahaan yang melakukan PHK, yang nantinya meningkatkan angka pengangguran.

“Ini strategi besar. Menteri semua harus menuju kesana. Jangan pikir-pikir kemana-mana, tapi hanya bantu Presiden,” pungkasnya. ***Abdul Rochman