Jakarta, Info Breaking News – Berdasarkan hasil survei opini publik yang dijabarkan oleh Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, Rabu (22/7/2020), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didapuk sebagai kepala daerah tingkat provinsi dengan kinerja terbaik dalam penanganan pandemi Covid-19.
Sementara itu, di level kota dan kabupaten, nama Wali Kota Surabaya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Wali Kota Bogor Bima Arya mendapat feedback positif dari masyarakat.
Survei ini dilakukan dengan melibatkan 2.000 responden. Pada pertanyaan terbuka (top of mind) kepada seluuruh responden, secara keseluruhan muncul 14 nama kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota) yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam penanganan pandemi Covid-19.
Ridwan Kamil berada di peringkat pertama setelah meraih 15,6 persen, disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 13,4 persen, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 11,8 persen dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 5,1 persen.
“Nomor satu Ridwan Kamil, nomor dua Ganjar Pranowo, ada Anies. Jadi memang dikuasai oleh tiga nama ini," tambahnya.
Selanjutnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini serta Wali Kota Bogor Bima Arya berada di posisi kelima dan keenam dengan 2,2 persen dan 1,3 persen dan diikuti Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas 1,1 persen, lalu Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany 1,0 persen serta Bupati Bogor Ade Yasin 0,5 persen.
“Kita uji juga by perception. Secara persepsi kepala daerah yang dianggap berkinerja terbaik, kita sengaja terbuka, tidak dibatasi harus wali kota dengan kategorinya atau bupati atau gubernur saja. Silakan mereka jawab karena terbuka undecided-nya. Angka tidak tahu/tidak jawab (TT/TJ) sangat besar memang di angka 34,6 persen,” jelas Yunarto.
Charta Politika juga menguji pertanyaan mengenai kinerja pemerintah pusat/provinsi/ kabupaten/kota dalam menangani pandemi Covid-19. Hasilnya pemerintah provinsi mendapatkan penilaian kepuasan paling rendah dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat.
Pada jawaban ‘cukup puas’ pemerintah kabupaten/kota mendapat 63,6 persen kepuasan publik dalam penanganan pandemi ini. Disusul di bawahnya pemerintah pusat 56,3 persen dan pemerintah provinsi 52,5 persen.
Sedangkan pada jawaban ‘tidak puas’, pemerintah provinsi mendapatkan 37,3 persen dan pemerintah pusat 32,2 persen dan pemerintah kabupaten/kota 24,8.
“Kita uji lebih lanjut bagaimana publik mengapresiasi atau mendefinisikan kepuasan publiknya kepada pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota. Dan pemerintah provinsi mendapatkan penilaian kepuasan paling rendah dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat dalam penanganan pandemi Covid-19,” tutur dia.
Salah satu hipotesanya adalah dari otoritas yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dalam konsep otonomi daerah, termasuk bagaimana otoritas yang dimiliki ketiganya dalam penanganan Covid-19.
Survei tersebut digelar pada 6-12 Juli 2020 dengan jumlah sampel 2.000 responden secara nasional. Metode wawancara melalui telepon dengan metode simple random sampling. Margin of error +/- 2,19 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. ***Winda Syarief
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !