Garuda Gandeng KPK Cegah Aksi Korupsi

Sejumlah komisaris PT Garuda Indonesia saat menyambangi Gedung KPK, Rabu (19/8/2020) kemarin

Jakarta, Info Breaking News - Jajaran Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia yang terdiri dari Komisaris Utama Triawan Munaf, Wakil Komisaris Utama Chairul Tanjung, Komisaris Independen Yenny Zannuba Wahid dan Elisa Lumbantoruan serta Komisaris Peter F Gonta ramai-ramai mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (19/8/2020) kemarin.

Para petinggi PT Garuda Indonesia tersebut bertemu serta berdiskusi dengan Ketua KPK Firli Bahuri serta tiga pimpinan KPK lainnya, yakni Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango. 

Yenny mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan KPK untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di tubuh Garuda Indonesia. Menurutnya, kasus dugaan korupsi yang mendera Garuda Indonesia beberapa waktu lalu masih membebani dan berdampak pada manajemen perusahaan maskapai pelat merah tersebut.

Yenny berharap upaya pencegahan ini dapat meningkatkan tata kelola perusahaan dan Garuda Indonesia bisa melangkah lebih baik ke depannya.

"Jadi, di sini kami melakukan koordinasi dengan pihak KPK untuk lebih memperkuat lagi upaya-upaya melakukan good corporate governance di dalam upaya pencegahan korupsi di dalam PT Garuda. Dan yang kedua juga berkoordinasi dalam kaitan melakukan efisiensi ke depan agar Garuda bisa take off lebih kencang lagi karena beban masa lalu bisa kita tinggalkan, intinya begitu," tuturnya usai pertemuan dengan KPK di Jakarta, Rabu (19/8/2020).

Yenny menjelaskan semenjak mencuatnya kasus korupsi pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls Royce PLC, Garuda Indonesia hingga saat ini masih terbebani untuk membayar "leasing cost" atau biaya sewa pesawat yang sangat tinggi. Untuk itu, Garuda saat ini berencana mengembalikan sejumlah pesawat yang tidak efisien. 

"Jadi, beban masa lalu itu dampaknya adalah salah satunya misalnya 'leasing cost' yang sangat tinggi dan sekarang kami sedang melakukan proses renegosiasi dengan "lessor". Yang kedua, kami ingin mengembalikan beberapa pesawat yang sampai sekarang masih menjadi beban karena tadi struktur biayanya yang tidak efisien," ungkapnya.

Jika proses negosiasi berjalan lancar, maka PT Garuda Indonesia dapat menghemat hingga Rp 200 miliar per bulan.

"Itu bisa membuat kami jauh lebih efisien dalam operasional cost ke depan, hematnya bisa banyak bisa sampai Rp 200 miliar per bulan kalau kami melakukan proses renegosiasi dengan maksimal," katanya.  

Dalam proses negosiasi ini, Yenny mengatakan, Garuda Indonesia membutuhkan bantuan KPK. Hal ini lantaran kasus korupsi yang terjadi di masa lalu berkaitan dengan sejumlah perusahaan di beberapa negara.

"Ini tentu di luar kemampuan Garuda sendiri. Harus ada kerja sama dari banyak pihak untuk bisa mendapatkan hasil yang paling maksimal," katanya. ***Sam Bernas