Dugaan Korupsi di Sulsel Terorganisir dan Sudah Lama

Bambang Widjojanto ( Mantan Wakil Ketua KPK)

Jakarta,Info  Breaking News - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah pada Jumat (26/2) tengah malam jelang dini hari WITA. 

Menurut mantan wakil ketua KPK, Bambang Widjojanto, terdapat lima fakta korupsi yang selalu saja tanpa jeda, terus berulang dalam kasus dugaan korupsi Nurdi. Ini juga sekaligus menegaskan pola kejahatan korupsi.

ada mega proyek Makassar New Port (MNP) yang nilainya mencapai Rp 2,8 triliun, yang diduga sebagai pintu masuk kejahatan korupsi. Kedua, pihak yang diamankan dalam OTT selalu hampir sama, yaitu orang yang sebagiannya terdiri atas kontraktor dan ASN yang menjadi pejabat struktural Pemprov. Ada pihak kontraktor yang selalu punya relasi yang bersifat 'istimewa' dengan kepala daerah. 

"Misalnya saja, AS yang juga dicokok KPK, ternyata diduga pemilik PT Agung Perdana Bulukumba yang sudah menjadi langganan Nurdin Abdullah di beberapa tender proyek dalam belasan tahun terakhir sejak Nurdin jadi Bupati Bantaeng," ujar Bambang di Jakarta, Sabtu (27/2).

Ketiga, Bambang melanjutkan, sumber daya alam selalu menjadi sasaran empuk untuk dikorupsi melalui transaksi perizinan. Menurut dia, hal ini menegaskan bahwa jual beli kewenangan ini harus diawasi dan diberantas.

Keempat, Bambang menyebut bahwa PT Agung Perdana Bulukumba diduga memiliki rekam jejak bermasalah, tetapi ditengarai terus dipelihara. Ia menyebut perusahaan ini menjadi pemenang dalam paket lelang yang menjadi obyek perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Kelima, Bambang menyinggung kaitan latar belakang Nurdin Abdullah yang sebelumnya diusung partai berkuasa. Nurdin sebelumnya maju Pilkada Sulawesi Selatan 2018 dengan diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.

bambang menegaskan Nurdin Abdullah berkali-kali mendapatkan penghargaan antikorupsi, mulai dari Bung Hatta Anti-Corruption Award, Penghargaan Tempo, 10 Kepala Daerah Teladan, hingga Good Governance Award 2020. Bambang pun mempertanyakan apakah para pemberi penghargaan berani mencabut penghargaan tersebut. "Kita akan lihat, apakah pemberi penghargaan, punya keberanian moral untuk mencabut seluruh gelar kehormatan itu," ujarnya.*** Armen FS