4 Fakta Menarik Seputar Pembangunan Ibu Kota Baru

Gambaran masterplan pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur

JAKARTA, INFO BREAKING NEWS - Pemerintah Indonesia semakin memantapkan proses pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan. Dalam pemindahan dan pembangunan ini, pemerintah mulai menyiapkan beberapa hal. 

Diketahui, pemerintah sudah mulai menganggarkan anggaran pembangunan Ibu Kota baru ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) tahun 2022. Serta, skema lain non APBN juga sedang dipersiapkan untuk pembangunan tersebut. 

Berikut sejumlah fakta-fakta terkait pemindahan Ibu Kota baru yang patut Anda ketahui:

1. Pembangunan Masuk dalam APBN 2022 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) masuk dalam APBN 2022. Dia menilai pembangunan Ibu Kota baru memiliki nilai penting bagi Indonesia., salah satunya pemerataan pembangunan. 

"Kita masukkan pemindahan Ibu Kota negara, kebutuhan Indonesia masa depan dengan mobilitas tinggi, demografi berubah dan kebutuhan lingkungan sustainable," katanya saar menghadiri rapat virtual, Senin (31/5/2021). 

2. Pembangunan Bisa Tidak Mengandalkan APBN 

Pembangunan Ibu Kota Negara baru di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bisa dilakukan dengan berbagai skema yang inovatif atau tidak melulu mengandalkan keuangan negara atau APBN. 

"Kami akan terus jaga dan kawal dalam tingkat rasional dan reasonable jadi kebutuhan jangka menengah dan panjang terhadap kebutuhan pembangunan, pemulihan ekonomi nasional, serta konsolidasi fiskal," jelas Sri Mulyani. 

3. Ada Rumas Dinas PNS 

Pemerintah akan menyediakan fasilitas berupa rumah dinas PNS di Ibu Kota Baru yang pembangunannya akan dilakukan pada 2022. Proyek ini menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). 

"Pembangunan perumahan namun perumahan yang khusus dibangun tidak menggunakan dana APBN. Nanti jenisnya rumah dinas yang menggunakan skema KPBU," ujar Direktur Jenderal Perumahan Khalawi Abdul Hamid. 

4. Merefleksikan Kebutuhan Pemerataan Pembangunan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemindahan Ibu Kota menjadi penting karena merefleksikan kebutuhan pemerataan pembangunan, non-Jawa dan non-Jakarta sentris. Hal ini sebagai upaya reorientasi pemerataan pembangunan dan transformasi perekonomian. 

“Di mana kebutuhan Indonesia masa depan yang modern, mobilitas tinggi, demografi berubah, dan lingkungan sustainable,” tandasnya. ***Candra Wibawanti