Epidemiolog: Vaksin Berbayar Menentang Amanat Undang-undang Kesehatan

JAKARTA, INFO BREAKING NEWS - Ahli epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai program vaksinasi berbayar telah melanggar amanat Undang-undang Kesehatan.

Vaksin untuk bencana non-alam seperti Covid-19 seharusnya bisa diakses setiap lapisan masyarakat. Hal ini berarti pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kesehatan warganya sehingga perlu memberi akses merata melalui vaksinasi gratis.

"Vaksin dalam situasi darurat harus dijamin ketersediaannya, aksesnya pada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kalau berbayar itu jadi selain bertentangan dengan amanat konstitusi kita," ungkap Dicky, Senin (12/7/2021).

 

"Tapi kalau misalnya pemerintah enggak punya uang. Ya bicara aja. Terus terang," imbuhnya.

Menurut Dicky, keterbukaan dari pemerintah bisa menghadirkan solusi baru dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Keterbukaan ini akan menghadirkan masukan dan solusi. 

“Jangan sampe ini enggak jelas karena ini enggak ada yang mendasari secara keilmuan bahwa dalam situasi pandemi harus berbayar," jelasnya. 

Dicky pun menegaskanbila pemerintah ingin melibatkan masyarakat dalam rangka vaksinasi berbayar, maka sebaiknya harus didiskusikan terlebih dahulu. 

"Tapi kalau enggak punya uang, misal seperti negara miskin seperti Afrika minta bantuan hibah. Kita kan ada ni hibah. Kalau misalnya masyarakat dilibatkan. Ya dibicarakan aja. Ada DPR ada perwakilan masyarajat. Ini kan masalah bersama. Ya kita bicarakan kalau enggak ada uang. Strategi kemasyarakatan ya nanti kita bisa diskusikan," kata Dicky. ***Oto Geo