Mahfud Klaim Ada Kelompok Tertentu yang Tunggangi Situasi Pandemi

JAKARTA, INFO BREAKING NEWS - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menduga ada kelompok tertentu yang sengaja memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 untuk menyerang kebijakan pemerintah.

Menurut Mahfud, protes yang dilayangkan oleh kelompok tersebut tidak murni karena kondisi pandemi. Keberadaan kelompok tersebut hanya untuk menyerang setiap keputusan dan kebijakan pemerintah. 

"Pemerintah mengetahui bahwa sekelompok orang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi. Tadi ada kelompok yang murni, lalu ada kelompok yang tidak murni," kata Mahfud dalam konferensi pers, Sabtu (24/7/2021). 

"Ya masalahnya itu hanya ingin menentang saja, apa pun yang diputuskan pemerintah diserang, itu ada yang seperti itu," imbuhnya.

Meski tak secara detil mengungkap kelompok mana yang dimaksud, Mahfud mengatakan kelompok tersebut memang kerap melakukan provokasi dan mengganggap setiap kebijakan pemerintah salah.

Kendati demikian, ia tetap mengakui bahwa ada pula aspirasi masyarakat yang murni resah dengan kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi. Misalnya, mereka yang mengeluhkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat akan berdampak pada aktivitas ekonomi. 

"Sehingga situasi itu kita catat sebagai kondisi kesulitan yang memang riil dialami, khususnya mengenai kehidupan ekonomi di dalam menghadapi serangan Covid ini," tuturnya.

Mahfud mengklaim pemerintah pada prinsipnya terbuka dan merespons segala aspirasi masyarakat. Namun, dalam konsisi pandemi Covid-19, aspirasi tersebut sebaiknya disalurkan melalui jalur komunikasi yang sesuai dengan protokol kesehatan seperti melalui webinar, dialog di televisi, atau media sosial. 

Ia juga menyebut, pemerintah mendengar semua aspirasi yang berkembang di masyarakat dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam mengambil berbagai kebijakan penting. 

"Bahwa tidak semua terakomodasi itu biasa, karena kadang kala di antara aspirasi itu yang satu dan lain bertentangan dan pemerintah harus mengambil keputusan, tapi semua sudah didengar," pungkasnya. ***Jeremy