Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi
JAKARTA, INFO BREAKING NEWS - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi buka suara soal surat permohonan bantuan kepada untuk para duta besar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dalam surat tersebut, Pemprov DKI meminta sumbangan pengadaan fasilitas isolasi mandiri bagi pasien yang terpapar Covid-19.
Prasetyo menilai keberadaan surat tersebut mencoreng citra Jakarta sebagai Ibukota negara yang memiliki APBD terbesar dibandingkan provinsi lainnya. Apalagi mengingat Pemprov DKI Jakarta juga telah mengalokasikan anggaran untuk penangangan Covid-19 mencapai Rp10 triliun lebih melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
"Kenapa harus meminta-minta. Saya ingat betul telah menyetujui anggaran BTT untuk penanganan Covid-19 ini Rp5 triliun lebih di tahun 2020, dan di tahun ini pun saya menyetujui di rapat badan anggaran Rp5 triliun," tutur Prasetyo.
Dengan disetujuinya anggaran tersebut, seharusnya Pemprov DKI Jakarta mampu mengelola dengan baik kebutuhan warga mulai dari pasokan pangan, kebutuhan pengobatan dalam upaya testing. Sampai kebutuhan kesehatan warga yang membutuhkan tempat isolasi pada kebutuhan treatment.
"Apakah itu sudah dilakukan dengan alokasi anggaran tadi, saya tidak tahu. Karena realisasi penggunaan BTT itu tidak pernah ada. DPRD tidak pernah menerima data detail dan konkret dari penggunaan BTT tadi," ungkap dia.
Diketahui, surat dari Biro Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang meminta bantuan sejumlah fasilitas untuk lokasi isolasi mandiri pasien Covid-19 di Rusun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara viral di media sosial.
Surat tertanggal 28 Juni 2021 yang ditujukan kepada dubes negara asing tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala Biro Kerja Sama Daerah Pemprov DKI, Andhika Permata.
Dalam surat itu tercantum daftar barang-barang yang diperlukan. Diantaranya masing-masing 5 ribu buah vellbed, meja lipat kecil, ember, sapu, kipas berdiri, dan lain-lain. Ada juga kebutuhan 500 unit dispenser air, 8 unit komputer, 5 unit printer, dan 2 unit laptop.
Surat tersebut juga menyertakan barang-barang yang diperlukan untuk memaksimalkan ruang isolasi di rumah sakit daerah DKI, yakni 30 unit ventilator, 20 buah tenda serba guna, 300 buah matras, dan sejumlah barang lainnya.
Pada bagian akhir, surat itu menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta sangat terbuka jika kedutaan berniat untuk berkontribusi untuk pemenuhan barang-barang tersebut. ***Sam Bernas
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !