Heboh Soal Pengamanan MA dari TNI dan Begini Cerita Lengkapnya

Indahnya Kebersamaan dengan Maestro Hukum Hatta Ali, Syarifuddin, Andi Samsan, dan Pimpinan Umum Media Breaking News Grup, Emil F Simatupang, di Labuan Bajo NTT

Jakarta, Info Breaking News - Tidak terbantahkan bahwa di zaman edan sekarang ini semakin banyak pihak lain yang hobby hanya mengurusi priuk nasi orang lain, ketimbang mengurusi internalnya sendiri yang mungkin lebih amburadul.

Dan paling heboh nya langsung banyak komentar terkait Gedung Mahkamah Agung (MA) yang kini dijaga oleh militer/TNI. Dan banyak pihak yang doyan ngobrol diwarung kopi murahan dipinggir jalan, mengkaitkan pengamanan ini dengan kegiatan penggeledahan yang dilakukan secara beruntun oleh pihak KPK terkait penangkapan hakim agung Sudradjad Dimiyati, yang memang membuat lembaga MA sangat terpukul, miris, dan sedih.

Sebagaimana fakta dilapangan, memang Benteng Terakhir Para Pencari Keadilan MA itu bagai di- obok obok, pengembangan dari kasus yang menjerat hakim agung Sudrajad Dimyati, penyidik KPK memang kerap dilaporkan melakukan penggeledahan di lingkungan MA. Terakhir, ruang hakim agung Prim Haryadi dan Sri Murwahyuni digeledah penyidik KPK, dimana sebelumnya memanggil sejumlah pejabat elit MA seperti Dr. Yanto, mantan KPN Jakpus yang pernah menjatuhkan palu godamnya memvonis terpidana Korupsi Setya Novanto 15 tahun penjara, yang mana kini Yanto sedang menjabat sebagai Panmud Pidum di MA, dan Sekretaris MA, Hasbi Hasan, serta sejumlah top elit MA yang bakal disasar.

Sehingga sangatlah wajar jika kini pihak MA mengambil sikap dengan menggunakan aparat TNI, guna memberikan rasa nyaman bekerja bagi para hakim agung nya dan juga para pegawainya, mengingat belakangan ini ada banyak orang asing yang tidak jelas, ingin memanfaatkan situasi sulit ini, yang sok tau akan update terkini dilapangan, atau segelintir oknum KPK yang dengan berbagai modusnya mencoba menakut-nakuti, karena mencium adanya Markus dari internal maupun eksternal yang selalu ingin mencari cela dari situasi krusial ini, dan lain sebagainya, sehingga dirasakan sangat mengganggu kinerja MA.

"Pengamanan ini ditingkatkan tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti masuknya orang-orang yang tidak jelas urusan kepentingannya sekaligus memastikan tamu-tamu mana yang layak atau tidak layak masuk di kantor MA untuk kepentingan mengecek dan melihat perkembangan perkaranya melalui PTSP," kata Jubir MA, Andi Samsan Nganro, kepada wartawan, Rabu (9/11/2-22) di Jakarta.

Lebih tegas dan jelasnya lagi, pengamanan MA oleh militer tidak untuk menakut-nakuti masyarakat. Tapi lebih merupakan aspek keamanan dan kenyamanan hakim agung, staf panitera, serta pegawai lainnya didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang cukup berat.

" Apalagi memang model pengamanan bagaimana yang diperlukan di MA memang sudah lama dipikirkan sebab aspek keamanan bagi kami di MA penting bukan untuk menakut nakuti tetapi keberadaannya di lembaga tertinggi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan juga tempat tumpuan akhir rakyat Indonesia mencari keadilan dibutuhkan suasana dan keamanan yang layak," ungkap Andi Samsan Nganro, yang dikenal sangat dekat dan familiar dengan kalangan wartawan.

Sementara dari sudut pandang para elit di Gedung Merah Putih Kuningan Jakarta, menyatakan kepada wartawan, bahwa memang sesungguhnya pihak KPK masih akan terus menyelidiki kasus sejumlah kasus suap penanganan perkara di lingkungan MA. dan bakal menjerat tersangka lain, bilamana KPK menemukan bukti permulaan yang cukup. Itu memang diatur dalam UU Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Dan jika ada segelintir orang yang sok mengatur dan mengomentari langkah tegas MA itu, dan dinilai berlebihan. Sebab, fungsi militer adalah pertahanan negara, bukan pengamanan. Biarlah strategi dan manajerial seperti sikap dan langkah MA ini, jangan menjadi perdebatan kusir, yang hanya menimbulkan kesan tidak sinergi dengan aparat hukum terkait." pungkas Andi Samsan, yang juga menjabat Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, yang akan segera purna bakti pada awal Januari tahun depan. *** Emil F Simatupang