Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Kritisi ungkapan "Iblis Setan" Bupati Meranti

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman

Jakarta, Info Breaking News - Kementerian Keuangan mencatat pemerintah daerah belum juga sepenuhnya membelanjakan dana transfer ke daerah yang telah disalurkan pemerintah pusat ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga akhir tahun ini.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, per hari ini belanja APBD untuk program-program pembangunan masyarakat di daerah baru tersalurkan 75%. Padahal TKDD yang telah digelontorkan pemerintah sudah hampir menyentuh 100%.

"Menurut pantauan kami sampai hari ini, APBD secara nasional baru sekitar 75% realisasinya. Itu yang akan kami dorong terus bagaimana uang yang sudah ada dikonversikan dalam bentuk pembangunan-pembangunan yang bisa dinikmati masyarakat," kata Luky di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Perimbangan (DJPK) Kementerian Keuangan, total dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang telah disalurkan hingga hari ini sebesar Rp 752,81 triliun atau 93,54% dari target penyaluran TKDD 2022 sebesar Rp 804,78 triliun. Sementara itu, dari sisi belanja daerah yang termuat dalam APBD secara nasional tercatat baru mencapai Rp 903,33 triliun atau sekitar 75,22% dari pagu anggaran yang telah ditetapkan mereka keseluruhan tahun ini sebesar Rp 1.200,87 triliun.

"Realisasinya bisa mendekati 100% untuk TKD nya. Tapi TKD itu kan baru dari transfer dari pusat ke daerah, tugas daerah adalah bagaimana tadi melakukan belanja untuk pembangunan sehingga efek multiplier ya bisa dinikmati oleh masyarakat setempat yaitu kesejahteraan," ucap Luky.

Oleh sebab itu, Luky menekankan supaya pemerintah daerah segera membelanjakan dana yang telah diterimanya untuk program-program yang mampu membuat kesejahteraan bagi masyarakatnya di daerah wilayah pemerintahannya. Apalagi, 2022 sudah mau berakhir dalam hitungan hari.

"Jadi ada dua hal di situ, kita bicara tentang TKD nya sendiri tapi kita juga mendorong Pemda benar-benar melakukan belanja, melakukan pembangunan dan program-programnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat kita," tutur Luky.

Kementerian Keuangan mencatat, realisasi belanja Kabupaten Meranti terbilang masih sangat kecil ketimbang dana yang telah ditransfer pemerintah pusat ke daerah tersebut. 

Data ini diungkap setelah Bupati Meranti Muhammad Adil mengkritisi semakin minimnya dana bagi hasil (DBH) migas yang diterima di daerah tersebut setelah produksi migas di daerah itu terus naik hingga menyebut Kemenkeu hanya berisi setan atau iblis saja.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, realisasi belanja APBD Kabupaten Meranti hingga 15 Desember 2022 baru mencapai 63,76%. Padahal dana transfer ke daerah yang disalurkan telah mencapai 94,76%.

"Jadi kita bicara TKD-nya, kita juga mendorong Pemda di daerah bisa benar-benar melakukan belanja, pembangunan, melakukan program-programnya untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat," kata Luky. 

Khusus untuk pembayaran DBH migas untuk Kabupaten Meranti, Luky mengatakan, pemerintah bahkan telah membayarkan hingga 105% karena harga minyak mentah juga tengah naik.

"DBH total itu di anggaran Meranti Rp 108 miliar yang sudah direalisasikan itu Rp 208 miliar. Ini kan realisasi 2022. Untuk yang Rp 700 miliar itu makanya yang kami tanya datanya itu," ujar Luky.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menambahkan, dengan catatan ini pemerintah daerah harus mengoptimalkan belanjanya untuk mendorong pemerataan pembangunan di daerahnya, termasuk di Meranti.

"Belanja harus maksimal, jangan sampai uangnya ada tetapi belanjanya tidak jalan, ya sama aja. Ngapain uang besar-besar kalau tidak jalan belanjanya," ujarnya.*** Emilisa