Jakarta, Info Breaking News - Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto, menyoroti pernyataan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan, yang kembali menyatakan penolakannya terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Menurut dia, seharusnya Luhut menjadi target KPK.
Hal itu disampaikan Gigin dalam akun Twitter pribadinya, pada Kamis 29 Desember 2022.
"Dia sendiri seharusnya target KPK. Dia pejabat merangkap pebisnis. Konyolnya lagi, bisnisnya memanfaatkan musibah covid 19," ujar Gigin.
Selain Gigin,Pernyataan Luhut soal OTT tersebut menuai banjir kritik dari sejumlah pihak, tak terkecuali Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Menurut Ma'ruf, OTT masih dibutuhkan untuk menindak kejahatan korupsi sepanjang pendidikan dan pencegahan korupsi belum maksimal. "Kalau ini masih belum berhasil, pendidikan dan pencegahan, mungkin akibatnya akan ada penindakan," kata Ma'ruf.
Terpisah, juru bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri menegaskan pemberantasan kasus korupsi tidak hanya sebatas pada penindakan, tetapi juga pencegahan dan pendidikan. Ia menuturkan, ketika KPK melakukan tangkap tangan maupun menindak korupsi kepala daerah, pihaknya juga segera melakukan upaya pencegahan.
Dalam pencegahan itu, KPK bisa melakukan pendidikan hingga mendampingi perbaikan tata kelola. “(Setelah OTT) KPK segera bergegas melakukan berbagai upaya Pencegahan ataupun pendekatan pendidikan antikorupsinya,” ujar Ali.
Sementara itu, mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan menampik bila OTT membuat citra negara menjadi buruk. Menurut dia, banyak pihak di luar negeri yang memantau kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia. Mereka mengetahui adanya tindak pidana korupsi, meskipun pelaku tidak kunjung ditangkap oleh Komisi Antirasuah maupun aparat penegak hukum lainnya.
"Mereka menyayangkan kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia yang melemah,” ujar Novel.
Mantan penyidik KPK lainnya, Yudi Purnomo Harahap berpandangan, ketika OTT dilakukan, pihak yang terjerat kasus rasuah akan sulit untuk mengelak. Sebab, sebelum melakukan OTT, KPK telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk menjerat mereka.
“Tidak ada lagi alasan untuk mengelak, sebab barang buktinya ada, para pelakunya ada. Sehingga, dalam waktu 1x24 jam sejak tertangkap tangan bisa ditetapkan tersangkanya," ujar Yudi melalui kanal YouTube pribadinya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, berbeda dengan di Indonesia, di negara-negara maju hampir tidak ada lagi operasi tangkap tangan (OTT). Luhut mengatakan, negara maju bermartabat membangun sistem digitalisasi.
“Digitalisasi itu membangun satu sistem untuk tidak bisa kita membuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena negara-negara yang bermartabat, negara yang maju, itu membangun sistem digitalisasi," katanya dalam Green Port Awards 2022 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (28/12/2022).
Luhut mengatakan, OTT tidak perlu lagi dilakukan apabila digitalisasi di berbagai sektor diberlakukan, termasuk E-katalog. Apabila dilakukan digitalisasi, menurut Luhut, hal itu akan mempersulit orang untuk korupsi. "Karena ini mengubah negeri ini, kita enggak usaha bicara tinggi-tinggilah, kita OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget," kata Luhut di Thamrin Nine Ballroom, ."Jadi KPK pun jangan pula sedikit sedikit tangkap tangkap, itu. Ya lihat-lihatlah, tetapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya, (koruptor) enggak akan bisa main-main," tambahnya.
Luhut memberi contoh digitalisasi yang telah diterapkan di sektor pelabuhan di mana kini para vendor tidak ada lagi yang membayar secara tunai. "Semua sudah digitalisasi. Jadi, itu akan mengurangi korupsi, mengurangi juga inefisiensi, mengurangi juga OTT-OTT yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini," imbuhnya.
Luhut mengatakan, saat ini dunia telah betul-betul dikendalikan oleh teknologi. Ia pun mengajak pemangku kepentingan di pelabuhan, khususnya, untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan terus membangun sistem digitalisasi.
"Bukan soal berani tidak berani tangkap OTT ya, kalau membuat OTT-OTT itu saya kira bagus, tapi kan kalau terus-terus begitu, kita nanti jadi negara apa dibilang orang. 'Ini negara katanya hebat tapi masih OTT aja' kenapa? Berarti sistem kita ndak baik," katanya.
Luhut mengungkapkan pemerintah pun saat ini terus membangun digitalisasi di berbagai sektor untuk bisa mengurangi peluang korupsi. Menurut dia, sistem digital akan menangkal terbukanya peluang perbuatan tidak terpuji itu.
"Sebenarnya kita tidak ingin negara kita ini masuk negara yang OTT. Kalau kita semua lihat negara-negara maju bermartabat itu hampir tidak ada lagi yang OTT. Kenapa itu bisa, karena sistemnya bagus. Nah kita sekarang membangun sistem supaya jangan ada lagi ke depan orang yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan tidak terpuji tadi," kata dia. *** Lisa AF
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !