Untuk Kesekiankalinya Presiden Jokowi Minta Menteri ATR/BPN Berantas tegas Sindikat Mafia Tanah

Ribuan Sertifikat Tanah Diserahkan Presiden Jokowi

Jakarta, Info Breaking News - Untuk kesekian kalinya secara tegas Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto untuk memberantas mafia tanah yang meresahkan masyarakat. 

Bahkan Presiden meminta agar Menteri Hadi tidak memberi ampun kepada mafia tanah.

"Saya sudah sampaikan ke Pak Menteri, 'Pak jangan beri ampun yang namanya mafia tanah. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu rakyat," ujar Jokowi saat memberi sambutan usai menyerahkan 1.552.450 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Jokowi menegaskan, hal seperti itu harus hindari agar sengketa tanah itu bisa segera diselesaikan. 

"Dengan memberikan sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah kepada rakyat," lanjut Jokowi. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang telah menyelesaikan konflik agraria suku Anak Dalam di Jambi yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Di Istana Negara hadir langsung dua orang yang merupakan perwakilan dari suku Anak Dalam yang menerima sertifikat hasil penyelesaian konflik agraria di Provinsi Jambi. 

"Saya juga senang urusan dengan suku Anak Dalam ini sudah lebih dari 35 tahun, betul Pak? Benar? Lebih dari 35 tahun enggak rampung-rampung," kata Jokowi. "Memang sulit kalau sudah sengketa hukum itu sulit, menghabiskan tenaga, menghabiskan uang, menghabiskan pikiran, betul-betul sulit," ungkapnya.

Menurut Presiden, konflik agraria tersebut bisa selesai karena jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN turun langsung ke lapangan, mulai dari menteri, wakil menteri, hingga kepala kantor wilayah. Presiden mengatakan, sengketa serupa tidak hanya terjadi di suku Anak Dalam saja dan merupakan salah satu problem utama pertanahan. 

"Kalau duduk di kantor ya enggak akan selesai-selesai sampai kapan pun. Sengketa seperti ini banyak sekali, tidak hanya suku Anak Dalam saja. Inilah problem besar pertanahan kita," tambahnya.

Harapan masyarakat luas, semoga sisa kepemimpinan Jokowi yang tersisa hanya tinggal Dua Tahun lagi ini, banyak persoalan tanah yang tumpang tindih kepemilikannya, dapat dituntaskan dan masyarakat yang sudah lama merindukan buku sertifikat hak milik atas tanah yang sudah turun temurun dihuni atau dikelolah. *** Arash.