Masih Negatif Saja Walau IKN Setara Dengan Dubai Dan Satu Rumah Menteri Seharga Rp 14 Miliiar

Jakarta, Info Breaking News - Semakin menjelang tahun politik didepan mata, banyak polemik yang sangat krusial dipermukaan media dan pro kontra argumen kuatnya, tak terkecuali pada masalah Ibukota Negara (IKN) yang kini sedang digarap proses pembangunannya.

Seperti yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, Presiden RI yang sangat fenomenal yang akan dikenang sepanjang masa karena karya maestronya cukup banyak terwujud di negeri ini, selain di era Jokowi lah terwujud impian rakyat bagian timur yang kini menjadi nyata harga BBM dan semen menjadi nasional, sama dengan harga dikota besar lainnya.

Apalagi IKN yang diinginkan nanti akan setara dengan kota Dubai kota terindah dan termodern dunia, dari mulai menyulap sumber air karat karena terkontaminasi dengan banyaknya tambang batu bara dan tambang emas dan lainnya sehingga sumber air dikawasan Paser Penajam Utara yang tadinya sangat kurang sehat, kini sudah menjadi air mineral terbersih setara dengan Dubai dan Singapore, dimana bisa langsung diminum dan Aqua tidak akan laku di IKN.

Kini pihak otorita IKN sedang membangun rumah tinggal untuk Menteri kabinet yang rata rata satu unit memakan biaya sebesar Rp 14 Miliyar. Bisa dibayangkan betapa mewah dan megahnya nanti bagi setiap Menteri Negara bertempat tinggal dengan nyaman yang pasti membuat semangat kerjanya lebih maksimal membangun Pertiwi.

Hal ini yang membuat Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mempertanyakan anggaran Kementerian PUPR untuk membangun rumah jabatan menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Anggaran yang disiapkan yakni Rp 519,06 miliar untuk 36 unit.

Lasarus menilai anggaran Rp 519,06 miliar untuk membangun 36 unit rumah terlalu mahal kalau hanya untuk pembangunan. Jika dibagi, berarti satu unit rumah jabatan menteri di IKN seharga Rp 14 miliar lebih.

"Ada pembangunan untuk perumahan kementerian sebanyak Rp 500 miliar untuk 36 rumah. Tadi kita coba hitung kalau Rp 4 juta saja per meter persegi itu luas bangunannya kurang lebih 3.200-an," kata Lasarus dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian PUPR, Rabu (25/1/2023).

Lasarus pun mempertanyakan apakah anggaran tersebut sudah termasuk perabotan di dalamnya atau belum.

"IKN ini menjadi perhatian serius seluruh masyarakat Indonesia, apakah rumah menteri ini dibangun segitu mewah. Kalau 4 juta per meter persegi apakah sudah termasuk dengan interiornya?," ucapnya.

Kementerian PUPR merencanakan desain rumah jabatan menteri di IKN dibagi dalam dua tipe yakni tipe downslope dan tipe upslope dengan luas bangunan 580 meter persegi dan luas lahan 1.000 meter persegi.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan anggaran yang disiapkan tersebut sudah termasuk perabotan di dalamnya. 

"Dengan begitu rumah jabatan menteri di IKN siap huni." tegasnya yang membuat para anggota dewan Senayan terdiam, mungkin karena tahu bahwa dirinya tidak bakal menjadi Menteri Negara dimasa akan datang.

Karena selain rumah jabatan menteri, rumah pekerja konstruksi IKN juga disiapkan sudah termasuk perabotan. Terdapat sebanyak 22 tower terdiri dari 1.040 unit yang anggarannya disiapkan Rp 596,51 miliar.

"Tapi bukan Indonesia namanya yang selalu reputasi positif seseorang akan sangat gampang dinilai menjadi negatif dengan penuh sakwasangka buruk karena mungkin memang tabiatnya sudah buruk dari lahirnya.

Karena jika seseorang sudah terlanjur tidak suka dengan sikap pemerintah yang semangat membangun, pastilah semua dianggap salah dan kemudian difitnah kemana mana. Pantesan juga seperti Luhut Binsar Panjaitan yang begitu berprestasi membenahi pembangunan dan sekaligus mendatangkan para investor dunia, selalu di isukan negatif saja, padahal salah satu ciri khas sifat iri hati itu adalah karena yang menghina adalah orang yang tidak mampu untuk berbuat  baik, karena di otaknya hanya memikirkan pengen korupsi saja."  ungkap Si Jabrieck Bengal, manusia setengah dewa, putra Sumatera yang kini sudah menetap di Nepal dan tidak pengen pulang lagi ke Indonesia karena tidak bisa menerima kenyataan yang ada didalam negerinya.*** Emilisa