Jakarta, Info Breaking News - Dari sebegitu banyaknya kemajuan infrastruktur pembangunan yang dilakukan Jokowi, Presiden RI Ke 7 yang paling fenomenal sepanjang sejarah republik ini, adalah perpindahan ibukota Indonesia dari DKI Jakarta ke Paser Penajam Samarinda Kalimantan Timur (IKN). Dan pembangunan IKN hingga berita ini diturunkan sudah mencapai 25 %, dimana pembangnunan jalan tol nya sudah selesai, juga bendungan yang menjadi cikal bakal air bersih yang dapat langsung diminum, hingga pembangunan Istana Presiden dan gedung kantor wapres yang diseputarnya berdiri tiang pancang fondasi pembangunan kantor kementerian.
Proses pembangunan siang malam dikebut agar pada 17 Agustus 2024 mendatang, di IKN lah akan dirayahkan hari Kemerdekaan RI dengan dihadiri banyak kepala negara dunia dan tamu besar negara dari penjuru dunia, dimana konsep pembangunan IKN setara dengan modern nya Dubai kombinasi Singapore. Sehingga Presiden RI ke 8 mendatang yang akan menggantikan Jokowi, akan bekerja lebih smart memajukan anak bangsa yang sekian lama ini sangat merindukan kehidupan yang lebih layak dan lebih merata, karena sudah dipastikan kelak di IKN tidak akan ada lagi aksi demo yang selama ini merusak tatanan hidup banyak orang serta merusak sarana fasilitas kota, karena tanah Borneo yang sangat kuat memegang adat istiadat leluhurnya Dayak dan Kutai Kartanegara nya yang cinta kedamaian, dan murka akan pembualan seperti peristiwa tragedi Sampit dijaman dulu, yang menjadi peringatan keras bagi pendatang yang prilakunya hanya merusak tata kehidupan masyarakat pribumi, padahal sejatinya pribumi Kalimantan adalah manusia yang paling ramah dan menghormati semua orang.
Apalagi saat ini Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal memiliki perusahaan semacam BUMN. Namanya, Badan Usaha Milik Otorita (BUMO).Menurutnya, BUMO bakal berhubungan langsung dengan pihak swasta, utamanya para investor yang mau menyuntikkan dananya ke IKN.
"Nanti kan ada badan usaha milik otorita (BUMO) itu juga nanti akan selesaikan, berhubungan dengan investor agar lebih cepat," ungkap Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2023).
"Ya itu buat investor itu, bagaimana cara belinya (tanah di IKN). Karena kan semua kewenangan Otorita, bagaimana cara beli tanah di sana," ujar Basuki.
Masalah mekanisme pembelian tanah ini diakuinya membuat realisasi investasi swasta ke IKN sampai saat ini belum bisa dilakukan. Semua pembangunan di IKN, menurutnya hanya berupa pengerjaan proyek pemerintah yang dibiayai APBN.
"Makanya sekarang cuma APBN semua yang dikerjakan. Makanya RDTR-nya disiapkan, tapi kalau ada yang mau bangun RS 5 hektare mau beli tanahnya kan di Otorita," ungkap Basuki.
Jauh sebelum Basuki, sebelumnya Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono sudah pernah lebih dulu mengatakan pihaknya akan memiliki badan usaha yang berhubungan dengan swasta.
Bambang mengungkapkan sebagai penyelenggara pemerintahan dan regulator IKN Nusantara, Badan Otorita akan membawahi badan usaha. Alasan badan usaha itu dipisahkan atau ditempatkan di bawah Badan Otorita untuk aspek kepengusahaan.
"Jadi istilahnya master developer-nya itu nanti ada di badan usaha dan kenapa kita buat itu? Supaya mereka lebih lincah," jelas Bambang
Jika tugas itu ditangani Badan Otorita IKN langsung, maka menurutnya membutuhkan proses yang panjang. Transaksi-transaksi yang dilakukan akan membutuhkan perizinan dari Kementerian Keuangan atau pun yang lainnya.
"Jadi supaya lebih lincah, itu akan ditaruh di badan usaha. Ini benar-benar dia master developer kok nantinya. Pengusahaannya supaya lincah untuk deal dengan swasta itu akan ditaruh di badan usaha," ujar Bambang.
Lebih lanjut, Bambang menyampaikan badan usaha ini bisa saja nantinya profit oriented. Meski begitu, badan usaha ini tidak bisa lepas dari misinya, yakni menyelenggarakan pembangunan IKN ke depan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar