Lagi-lagi Twitter Digugat Karena Tak Bayar Bonus Karyawan

California, Info Breaking News - Perusahaan jejaring sosial Twitter Inc menghadapi gugatan yang diajukan oleh karyawannya sendiri.

Twitter dituding tidak membayar bonus kepada karyawan senilai jutaan dolar yang telah dijanjikan.

Dengan ini, maka bertambah pula daftar gugatan karyawan yang dilayangkan terhadap Twitter sejak Elon Musk mengakuisisi perusahaan tersebut.

Mark Schobinger, yang sebelumnya menjabat sebagai direktur senior kompensasi di Twitter dan meninggalkan perusahaan bulan lalu, mengajukan gugatan class action di pengadilan federal San Francisco pada hari Selasa (20/6/2023).

Ia mengatakan sebelum dan setelah Musk membeli Twitter tahun lalu, perusahaan tersebut berjanji kepada karyawan bahwa mereka akan menerima 50% bonus target untuk tahun 2022. Namun, pembayaran tersebut tidak pernah terwujud, sesuai dengan gugatan hukum yang menuduh Twitter melanggar kontrak.

Diketahui, Twitter kini tak lagi memiliki kantor hubungan media. Perusahaan itu menanggapi permintaan Reuters mengenai komentar soal gugatan hukum tersebut dengan emoji poop.

Kuasa hukum Schobinger, Shannon Liss-Riordan, yang juga mewakili sejumlah karyawan Pengacara Schobinger, Shannon Liss-Riordan, juga mewakili mantan karyawan Twitter dalam beberapa gugatan hukum lainnya dan sekitar 2.000 kasus arbitrase individu yang berasal dari pemutusan massal yang diperintahkan oleh Musk tahun lalu.

Selain tak membayar hak karyawan berupa bonus atau pesangon seperti yang telah dijanjikan, Twitter juga dituduh telah menargetkan karyawan perempuan serta karyawan dengan disabilitas untuk di-PHK. Namun, perusahaan tersebut membantah melakukan kesalahan.

Banyak pemilik gedung, vendor, dan konsultan juga menggugat Twitter atas tagihan yang belum dibayar, beberapa di antaranya diwarisi oleh Musk saat ia membeli perusahaan tersebut.

Kini, Twitter juga tengah diadili di Delaware oleh tiga mantan eksekutif termasuk mantan CEO Parag Agrawal yang mengatakan perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti lebih dari $1 juta dalam biaya hukum yang mereka keluarkan dalam merespons permintaan dari regulator pemerintah. ***Novie Kusdarman

Dapatkan berita aktual lainnya, hanya tinggal klik Beranda di bawah ini