Mahfud MD Minta KPK Buka Kasus Pungli ke Publik

Mahfud MD saat menghadiri Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu Pemilu di Balikpapan, Kalimantan Timur

Balikpapan, Info Breaking News - Bukan Mahfud MD namanya yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), selalu konsen mendesak dan membuka lebar agar pihak KPK  membongkar kasus dugaan pungutan liar (pungli) di rutan yang dikelolanya.

"Hal itu harus dibuka ke publik dan setelah itu ditindaklanjuti secara hukum karena pungli itu adalah tindak pidana," kata Mahfud MD saat hadir dalam Forum Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Gakkumdu Pemilu) di Balikpapan, Selasa (20/6/2023).

Mahfud menjelaskan dirinya belum juga mendapatkan rincian mengenai kasus tersebut. Ia masih menunggu pengumuman hasil penyelidikan. Menurut Mahfud, jika pungli tersebut melibatkan jumlah uang yang signifikan, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyuapan.

"Saya belum tahu apakah pungli atau penyuapan. Dalam korupsi ada tujuh macam perbuatan, yaitu mulai dari mark up, mark down, pemalsuan dokumen, pemerasan dan sebagainya. Yang paling ringan itu biasanya pungli," jelasnya.

Terakhir, ia menegaskan bahwa pungutan liar adalah bentuk korupsi karena melibatkan tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah. Dalam hukum, pungli dan korupsi menggunakan pasal dakwaan yang sama.

"Antara pungli dan korupsi itu pasal dakwaannya di dalam hukum sama, cuma biasanya ringan dan biasanya diselesaikan secara administratif kalau hanya kecil-kecilan," tandasnya. *** Lisa AF. 

Dapatkan berita aktual lainnya, hanya tinggal klik Beranda di bawah ini.