Wakil Ketua MK: Pelaku Politik di Indonesia Tidak Siap Terima Kekalahan

Wakil Ketua MK, Saldi Isra

Jakarta, Info Breaking News - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyinggung perilaku politik warga Indonesia yang cenderung tak bisa menerima kekalahan.

Hal tersebut ia sampaikan terkait calon yang menggugat hasil pileg/pilpres ke MK.

Saldi pun membandingkan perilaku orang Indonesia dengan warga negara luar, khususnya Amerika Serikat yang dinilai selalu menghormati tiap putusan MK.

“Perlu diketahui, sebenarnya Indonesia itu negara yang jauh lebih mapan penyelesaian persoalan pemilunya dibandingkan dengan guru demokrasi (Amerika Serikat). Kesadaran mereka menerima hasil pemilu itu tidak seperti warga negara Indonesia. Kalau kita dibawa ke MK, diputus oleh MK, maka akan diterima dengan damai, walaupun tetap tak semua terpuaskan oleh putusan itu," tutur Saldi dalam keterangannya seperti dikutip dari website MK, Minggu (17/9/2023).

“Namun, hal yang rawan di Indonesia justru mengenai pelaku politik kita yang sebagian tidak siap menerima kekalahan. Padahal menang itu hanya salah satu cara saja untuk berpartisipasi pada negara," sambungnya.

Sebagai contoh, jika ada 4 capres, maka sudah pasti 3 kalah sebab tidak mungkin ada dua atau tiga pemenang. Atau dapil dengan kuota 10 kursi, tapi pesertanya 400 orang. Maka dipastikan 390 orang akan tersisih.

"Kita sering diingatkan Prof Arief, kalau mau jadi politisi, mental dasarnya sebagai politisi, anda siap tidak menerima kekalahan itu," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Saldi menyebut pihaknya siap membekali para pihak dengan bimbingan teknis hukum acara MK sebagai salah satu upaya menghadapi tahun politik 2024. Kegiatan tersebut diberikan kepada pengurus dan anggota partai politik nasional peserta pemilu, partai politik lokal di Aceh, dan bahkan kepada penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. 

Pembekalan ini diharapkan membantu semua pihak agar paham dan akan muncul kesadaran untuk memilah hal yang esensial yang patut bermuara ke MK.

"Hal yang perlu diingat oleh pelaku politik nasional bahwa pemilu hanya alat, sehingga janganlah alat tersebut yang merusak kehidupan dalam bernegara. Berperkara ke MK pun demikian, jadikan sebagai sarana untuk berpolitik, berhukum, dan bernegara dengan baik sesuai dengan nilai-nilai kebenaran," ucap Saldi.

Terakhir, Saldi juga meminta masyarakat harus berani menolak tawaran politik uang untuk menghindari adanya kecurangan. Dengan menolak, maka sikap tersebut perlahan akan memperbaiki keadaan di lapangan atas berbagai kecurangan saat pesta demokrasi.

"Dalam berdemokrasi itu, semua harus bertanggung jawab merawatnya. Tak hanya partai politik ataupun MK, tetapi masyarakat juga. Pada titik tertentu akan ditemukan keseimbangan. Bayangan saya, kelak parpol akan punya sikap politik yang jelas dan saya percaya pada waktunya parpol akan sampai pada kesadaran demikian. Kita melakukannya harus dengan pelan-pelan karena kita berada pada masa post truth. Makanya, tumbuhkan lagi organisasi yang berbasis masyarakat yang menjadi cara mengatasi gonjang-ganjing politik yang merusak nilai demokrasi," paparnya. ***Armen Foster

Dapatkan berita aktual lainnya, hanya tinggal klik Beranda di bawah ini.