Komisi II DPR dan KPU Sepakati Revisi PKPU dan 2 Perbawaslu

Rapat Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri pada Selasa (31/10/2023)

Jakarta, Info Breaking News - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Komisi II DPR resmi menyepakati revisi Peraturan KPU (PKPU) mengenai perubahan syarat batas usia capres dan cawapres.

Hal ini menyusul putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memutuskan syarat capres adalah berusia 40 tahun atau kepala daerah yang sedang atau pernah dipilih lewat pemilihan umum.

Keputusan diambil dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Selasa (31/10/2023). Kesepakatan itu termuat dalam kesimpulan rapat kerja ini.

"Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU) tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia saat membacakan kesimpulan rapat.

Dalam kesempatan yang sama, disepakati pula dua Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang pengawasan capres-cawapres dan pengawasan dana kampanye.

"Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) sebagai berikut. Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum," lanjut Doli.

Terakhir, Doli meminta KPU dan Bawaslu agar mempertimbangkan saran dan catatan yang disampaikan Komisi II DPR, Kemendagri, serta DKPP.  *** Robert Hsb. 

Dapatkan berita aktual lainnya, hanya tinggal klik Beranda di bawah ini.