Catatan Hukum OC Kaligis: Debat Capres dan Janji-janji Manis Anies Baswedan

Jakarta, Info Breaking News -  Pada Jumat, 15 Desember 2023, sembilan asisten kantor saya melaju menuju Bandung, hendak mencoba kereta cepat dari Halim menuju Bandung lewat stasiun Padalarang.

Di ruang tunggu, saat menunggu untuk berangkat, rata-rata para penumpang berasal dari Indonesia. Hanya satu dua berkebangsaan asing.

 

Semua kagum untuk percobaan perdana, termasuk rombongan kami. 

 

30 menit Halim-Padalarang dengan kecepatan sampai 350 km/jam. Tanpa terasa kami telah sampai tujuan.

 

Sejumlah ibu-ibu berhijab dari Sulawesi Selatan dan  rombongan ibu-ibu dari Pontianak, Kalimantan Barat ada yang minta berfoto. Ngefans sama pengacara O.C. Kaligis, katanya.

 

Ada dialog kecil antara saya dengan salah seorang ibu asal Kalimantan. Mengapa Anies sangat benci sama Kalimantan, sampai-sampai kalau menang jadi Presiden, langkah pertama Anies adalah membatalkan Ibu Kota Negara?

 

Saya tidak menjawab, tetapi sempat merenung. 

 

Sekalipun IKN adalah hasil undang-undang yang harus ditaati oleh presiden dan semua pimpinan negara, bisa saja melalui kekuasaan Anies sebagai presiden, keputusan DPR dibatalkan. 

 

IKN putusan DPR. Membuyarkan keinginan rakyat Kalimantan melalui calon presiden Anies Baswedan, rakyat Kalimantan yang tadinya sempat bangga melihat pulaunya jadi tempat/lokasi Ibu Kota Negara alias IKN digagalkan oleh janji capres Anies Baswedan.

 

Sebagai pengacara setelah bebas, saya membela perkara di seluruh pelosok Nusantara, mulai dari Batam sampai Tobelo, menelusuri kepulauan NTT termasuk Labuan Bajo yang ramai dikunjungi oleh wisatawan asing.

 

Luar biasa infrastruktur hasil tangan Presiden Jokowi, sekalipun di era kampanye capres-cawapres, tiada detik yang kita dengar tanpa cemooh maupun fitnah yang dialamatkan ke Presiden Jokowi.

 

Saya sudah terbiasa mendengar fitnahan dan kata bajingan, tolol, kepala tak bergizi, lebih bergizi kepala ikan. Semua cercaan itu berasal dari R. Gerung yang disambut gembira oleh para pendengarnya. Mungkin karena kebenciannya terhadap Jokowi, R. Gerung dan keluarganya tidak pernah mau melewati jalan tolnya Jokowi.

 

Bahkan Anies Baswedan menggunakan kesempatan kampanye untuk tak henti-hentinya menuduh Jokowi sebagai Presiden Koruptor. Menurut Anies, Prabowo identik dengan Jokowi.

 

Saya masih mengingat janji kampanye Anies. Satu: Jangan pilih kafir. Siapa lagi kalau bukan dialamatkan kepada Ahok. 

 

Bukti bahwa Anies Baswedan bukan penganut paham pluralisme.

 

Padahal ketika Bapak Pahlawan Agoes Salim, salah seorang pendiri Republik, ketika mengetahui saudara kandungnya Chalid Salim dipermandikan dari keluarga Islam ke Katolik dengan nama baptis Ignatius Fransiscus Michael Salim, reaksinya adalah: untung saudaranya itu sudah mengenal Tuhan. Tidak ada kampanye cercaan terhadap agama lain yang  bertentangan dengan Pancasila. Tidak ada slogan dilorong-lorong Jakarta: Jangan Pilih Kafir.

 

Agus Salim benar-benar seorang penganut paham pluralisme, paham Pancasila.

 

Setelah kampanye jangan pilih kafir, kampanye berikutnya adalah janji pemberian rumah 0 persen kepada penduduk Jakarta, ditambah keyakinan Anies mengatasi banjir Jakarta melalui teori Anies: curah hujan jatuh dari langit, pasti dengan sendirinya terkubur di dalam tanah, sehingga tidak lagi Jakarta mengalami banjir.

 

Mendengar janji rumah 0 persen dan Jakarta bebas banjir, rakyat pun terhipnotis, sehingga memilih Anies sebagai Gubernur DKI, melengserkan Ahok.

 

Langkah pertama Anies adalah mengangkat terpidana Bambang Widjojanto, eks pimpinan KPK selaku Ketua TGUPP berdasarkan Pergub Nomor 16 tahun 2019. 

 

Maksud pengangkatan Bambang Widjojanto selaku pimpinan TGUPP adalah untuk mengamankan dirinya dari sangkaan korupsi yang mungkin datangnya dari KPK.

 

Anies yang tadinya menolak reklamasi PIK, diam-diam ahirnya memberikan IMB kepada PIK sehingga pembangunan PIK maju pesat.

 

Lalu bagaimana dengan usaha rumah 0 persen dan banjir Jakarta? Hasilnya nihil! Bahkan yang tak pernah dijanjikan adalah proyek mercusuar Formula E dan stadion J(akarta) I(nternational) S(tadion).

 

Untuk Formula E, Anies melakukan studi banding ke luar negeri. Konon di Qatar biaya Formula E tidak sampai 2-3 triliiun rupiah.

 

Yang pasti, di saat Anies menebang pohon di Monas dan mulai membangun sirkuit Formula E di Monas tanpa berkonsultasi dengan pusat sebagai yang berhak mengelola Monas, Anies melalui tindakannya telah memperkaya/menguntungkan orang lain.

 

Habis gagal Monas, pembangunan sirkuit pindah ke Ancol sehingga menyebabkan anggaran Formula E membengkak. Bahkan hasil audit penyelenggaraan Formula E tidak transparan sampai ke penduduk DKI.

 

Lalu bagaimana dengan proyek mercusuar lapangan sepak bola JIS? Itu pun akhirnya Plt Gubernur Heru Budi Hartono harus menambah anggaran pembangunan parkir sesuai dengan rekomendasi FIFA.

 

Reklamasi PIK yang tadinya ditentang akhirnya disetujui diam-diam oleh Anies Baswedan, entah apakah melalui lobi-lobi suap, pokokmya semuanya berjalan tak transparan. Hal ini termasuk pelaksanaan Formula E dan JIS yang bukan janji kampanye Gub. Anies Baswedan.

 

Ketika Anies menelusuri Jalan Tol Lintas Jawa atau Sumatra, atau melihat pembangunan pembangunan bendungan untuk para petani untuk Indonesia yang semuanya itu dilakukan Jokowi, pernah kah Anies berpikir ada Presiden Indonesia bernama Jokowi yang pernah benar-benar membangun Indonesia melalui kerja nyatanya, sementara Anies dengan gaya retorika munafik tetap melemparkan fitnah korupsi kepada Jokowi?

 

Bahkan  proyek pembangunan hukum melalui TGUPP yang dipimpin oleh terdakwa Bambang WidjoJanto tak memperlihatkan hasil nyata, kecuali kesempatan Bambang untuk menangani perkara-perkara yang timbul di internal DKI?

 

Kini dapat kita saksikan bagaimana lihainya retorika Anies kembali mengumbar janji bila berhasil jadi presiden. Pasti langkah pertama memproklamirkan dihentikannya penyelidikan sangkaan korupsi Formula E. Pokoknya Anies adalah gubernur contoh bebas korupsi.

 

Sebenarnya semua undang-undang pemberantasan korupsi era reformasi cukup memadai. Mulai dari UU KKN; UU Korupsi; UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan; UU KY; dibentuknya Mahkamah Konstitusi; UU HAM dan Peradilan HAM; pembentukan Ketua Mahkamah Agung bidang Pengawasan, Kepolisian, Kejaksaan; pembentukan inspektorat-inspektorat; hingga Badan Pemeriksa Keuangan dan lain lain.

 

Kesalahannya bukan di Undang-undang atau peraturan peraturan pelaksanaannya, tetapi kesalahannya terletak di perbuatan melawan hukum, kejahatan jabatan oknum pelaksana yang bertentangan dengan undang-undang.

 

Saya mengerti kalau para capres dalam menyampaikan visi-misi pemberantasan korupsi menjelaskan hanya di level normatif, karena mereka bukan praktisi.

 

Para praktisi seperti contohnya pengacara, dapat melihat langsung bagaimana penanganan kasus-kasus pidana penuh dengan korupsi yang mulai dilakukan oleh oknum penyidik, penuntut umum sampai ke oknum hakim.

 

Hanya bila penyalahgunaan kekuasaan itu sampai ke media Kompas, Tempo, Detik.com, maka pembenahan dilakukan secara berkeadilan.

 

Ketika saya sebagai salah seorang wakil Indonesia membahas Korupsi sebagai Trans National Organized Crime (TOC) di Wina, Austria, peringkat korupsi Indonesia berada di tingkat paling bawah. Memang tidak mudah menaikkan peringkat tersebut walaupun saya yakin bila kekayaan bumi Indonesa dikelola dengan baik, pasti peringkat tersebut mengalami kemajuan.

 

Kembali ke model kampanye Anies Baswedan, gayanya sama dengan gaya kampanye gubernurnya dulu. Kampanye yang penuh dengan gaya munafik penuh janji.

  

Penuh janji dan penuh visi tanpa dapat menyampaikan misalnya bagaimana meningkatkan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), atau UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Bagaimana menaikkan income per capita rakyat Indonesia dan lain lain.

 

Yang dimajukan Anies Baswedan di saat memerintah adalah pengembangan proyek PIK, proyeknya pengembang-pengembang para pengusaha Ekonomi Kuat. 

 

Anies lebih berkiblat kepada proyek-proyek hasil reklamasi yang tadinya melalui media ditentang Anies.

 

Semoga para pemilih mendatang sadar akan janji-janji Anies Baswedan yang tidak terpenuhi di saat kampanye Gubernur, dan merenungkan kembali apakah janji-janji Kampanye capres Anies akan dapat dilaksanakan di saat Anies jadi presiden. ***Nadya (ditulis berdasarkan surat yang diterima redaksi dari O.C. Kaligis)