Koordinator MAKI, Boyamin Saiman |
Jakarta, Info Breaking News - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman berharap agar capres dan cawapres tidak banyak retorika saat menghadiri program penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara berintegritas (PAKU Integritas) yang digelar KPK.
"Saya tidak ingin calon pemimpin hanya retorika akan melakukan tata kelola yang lebih baik, menguatkan kelembagaan sehingga mencegah korupsi. Misalnya pengadaan barang jasa akan lebih transparan, itu narasi politis, retorika yang naratif hanya berbunga-bunga berbusa-busa nggak ada gunanya ke depan," kata Boyamin Saiman yang dihubungi, Selasa (16/1/2024).
Ia meminta capres dan cawapres berkomitmen membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) mencabut revisi Undang-undang (UU) KPK Nomor 19 Tahun 2019 demi mengembalikan dasar hukum KPK ke Undang-undang KPK versi sebelum revisi.
"Satu, berjanji membuat perppu untuk pencabutan revisi UU KPK No 19 Tahun 2019. Karena kalau berharap sama DPR kan nggak mungkin akan bisa dicabut itu. Ini kan soal konsentrasi ke presiden, maka dia harus mengatakan untuk memperbaiki citra pemberantasan korupsi karena salah satunya itu adalah mereka menjadi melemah karena adanya UU Nomor 19 Tahun 2019 yang direvisi maka akan mencabut revisi itu oomatis kembali kepada Undang-Undang yang lama," tuturnya.
Lebih lanjut, ia juga berharap capres dan cawapres berkomitmen menerbitkan Perppu perampasan aset. Pasalnya, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai rancangan UU perampasan aset.
"Kedua, berkomitmen juga untuk menetapkan Perppu terhadap perampasan aset kan rancangan UU sudah diberikan ke DPR sejak 2018 udah dibahas tapi nggak ada gayung bersambut dari DPR. Dan sekarang udah enam bulan diserahkan nggak dibahas di rapat paripurna," sambung Boyamin.
Diketahui, KPK akan menggelar forum bagi para calon presiden untuk beradu gagasan terkait pemberantasan korupsi pada Rabu (17/1/2024) di Gedung Merah Putih KPK.
“Betul, diundang di acara program Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas (Paku integritas). Sejauh ini informasi yang kami peroleh diagendakan pada tanggal 17 Januari 2024 di gedung Merah Putih KPK," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa (9/1/2024) lalu.
Program yang telah berjalan sejak tahun 2021 tersebut bertujuan untuk menguatkan komitmen para pejabat untuk tidak korupsi.
"Paku Integritas merupakan program KPK sejak 2021 melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat guna menguatkan komitmen antikorupsi para penyelenggara negara," tandasnya. ***Buce Dominique
Dapatkan berita aktual lainnya, hanya tinggal klik Beranda di bawah ini.
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !