Catatan Hukum O.C. Kaligis: Ambisi Anies Baswedan

Jakarta, Info Breaking News – Anies Baswedan... sosok yang pernah diberhentikan saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Presiden Jokowi tanggal 27 Juli 2016 silam.

Konon alasannya pencopotannya mengenai soal anggaran tunjangan profesi guru.

Selanjutnya, ia berhasil jadi Gubernur DKI mengalahkan petahana Ahok.

Kampanye Anies Baswedan yang kala itu didukung oleh kelompok FPI pimpinan Habib Rizieq dan kelompok Islam keras lainnya, berhasil menyingkirkan Ahok, melalui kampanye antara lain: “Jangan Pilih Kafir”.

Untuk melindungi dirinya dari sangkaan korupsi, Anies Baswedan mengangkat Bambang Widjojanto, sosok yang masih menyandang predikat Pidana setelah terlibat suatu kasus dimana dirinya menyuruh saksi membuat keterangan palsu di sengketa Pilkada tahun 2010  di Mahkamah Konstitusi.

Janji kampanye untuk menyediakan rumah 0 persen bagi rakyat miskin DKI, termasuk meneruskan karya Ahok yakni mengatasi banjir, terbukti janji kosong yang sama sekali tidak dilaksanakan Anies Baswedan disaat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Sebaliknya Anies Baswedan membangun proyek mercu suar Formula E yang kini sama sekali tidak terurus di Ancol karena tidak adanya biaya pemeliharaan.

Termasuk pula lapangan sepak bola JIS yang tidak memenuhi standar FIFA. Akibatnya, PLT Gubernur Heru Budi Hartono harus mengeluarkan biaya tambahan, termasuk untuk pembangunan infrastuktur lapangan parkir.

Pembangunan PIK yang tadinya dilarang pun diam-diam diberikan IMB untuk melanjutkan pembangunan PIK yang tadinya ditentang.

Berikut beberapa catatan ambisi Anies Baswedan yang berjuang untuk kembali jadi Gubernur DKI, tempat basah untuk mengumpulkan kekayaan agar punya modal yang cukup untuk kampanye Presiden mendatang era 2029–2034:

1. Setelah gagal memenangi Pilpres 2024-2029, Anies Baswedan berhasil menggaet PKS, Nasdem, PKB dalam barisan pendukungnya.

2. Ditelikung oleh KIM Maju, dimana diluar dugaan, PKS, PKB, Nasdem, meninggalkan Anies Baswedan.

3. Pantang menyerah, Anies Baswedan merapat ke PDIP dengan topik kampanye bahwa perjuangan Anies Baswedan sejalan dengan misi politik dan misi ekonominya PDIP.

4. Tentu bila ditanyakan, bagaimana dengan perjuangannya mengangkat kemiskinan rakyat DKI, tanpa ragu Anies Baswedan mengutip ajaran marhaenismenya Bung Karno.

5. Tahun 1964 Soekarno menjelaskan bahwa marhaenisme merupakan ideologi yang berkeinginan menghilangkan penindasan, penganiayaan, pemerasan, penghisapan serta menginginkan adanya masyarakat yang adil dan makmur melalui kemerdekaan nasional dengan adanya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Inilah visi, misi PDIP yang pasti untuk menggolkan ambisinya, mungkin saja Anies Baswedan akan terlebih dahulu masuk jadi anggota PDIP, untuk dapat dicalonkan sebagai calon Gubernur DKI.

6. Yang pasti bila berhasil jadi Gubernur DKI, Anies Baswedan berseberangan dengan Presiden Prabowo-Gibran yang berniat melanjutkan penyelesaian proyek IKN, yang sebelumnya ditentang Anies. 

7. Dan segala kebijakan Presiden Prabowo pasti dikoreksi dengan pertimbangan angka kebijakan Prabowo hanya mencapai angka 11, sehingga kebijakan dengan angka 11 itu perlu disempurnakan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan.  

8. Yang menjadi pertanyaan hukum: mengapa pemborosan Formula E yang menelan biaya triliunan rupiah, uang yang berasal dari APBD atau negara, dapat dipeti-eskan oleh KPK?

9. Banyak perkara perdata lainnya di-KPK-kan, justru Formula E yang disebut proyek bisnis mercu suar, yang kata Anies Baswedan pasti menguntungkan, justru konon merugi? 

10. Atau mungkin yang untung hanya para perantara proyek Formula E, yakni Formula E Operations Limited sendiri, mengingat pelaksanaan Formula E di luar negeri biayanya jauh lebih rendah dari Indonesia?

11. Lalu mengapa KPK tidak transparan memberitakan kepada rakyat DKI hasil penyelidikan Formula E?

12. Bukankah gara-gara proyek mercu suar itu janji penyediaan rumah 0 persen untuk rakyat DKI urung dilaksanakan? 

Dapatkan berita aktual lainnya, hanya tinggal klik Beranda di bawah ini.