Pages

Rabu, 14 Agustus 2024

Mahkamah Agung Jadi Prioritas di IKN


Balikpapan, Info Breaking News -
 Mahkamah Agung salah satu instansi pemerintah yang disebutkan secara jelas oleh Prabowo, agar segera dibangun di IKN gedung kantor MA karena instansi semacam MA ini memiliki jenjang kebawah yang sangat luas yaitu membawahi Pangadilan Tinggi yang ada disetiap Propinsi dan memiliki kantor Pengadilan Negeri diseluruh pelosok kota daerah, sehingga dipastikan jika gedung kantornya sudah ada dan berfungsui secara baik, maka hal itu akan sangat mempengaruhi pergolakan IKN semakin cepat menjadi Ibukota bergengsi dunia, sekaligus menyulap daerah perkampungan menjadi sebuah kota yang indah setara dengan Dubai dan San Fransisco.

Presiden Terpilih 2024-2029 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan dan menuntaskan mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk tahap lanjutan, ia menyarankan agar gedung legislatif dan yudikatif menjadi prioritas.

Prabowo sendiri merasa bahwa keberadaan IKN sangat penting untuk tujuan pemerataan serta meringankan daya dukung Pulau Jawa. Atas hal ini, ia kembali menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN.

"Saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, selesaikan dengan baik. Karena memang sangat dibutuhkan," kata Prabowo, dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana di IKN, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (13/8/2024).

Prabowo turut berterima kasih kepada jajaran Otorita IKN (OIKN) yang telah mewujudkan proyek ibu kota baru RI ini. Ia memuji progres fisik yang sudah terlihat saat ini, mulai dari pembangunan Istana Garuda, Istana Negara, hingga Kantor Kemenko yang sebagian besarnya telah rampung dan menggunakan desain yang kental akan budaya.

Untuk kelanjutan IKN di masa pemerintahannya, Prabowo menjamin anggarannya telah dipersiapkan di dalam rancangan APBN berikutnya. Menurutnya, unsur inti dari pembangunan IKN ialah pusat pemerintahannya. Oleh karena itu, ia menilai proyek-proyek pemerintahan legislatif dan yudikatif patut dijadikan prioritas selanjutnya.

"Menurut saya ibu kota negara intinya pusat pemerintahan, jadi yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Berarti gedung MPR-DPR menjadi prioritas dengan perumahan anggota DPR-MPR, dan ruang kantornya. MA-MK juga sangat mendesak menurut saya," ujarnya.

Selaras dengan itu, ia meminta Otoritas IKN untuk mulai membuat sayembara desain bangunan-bangunan pemerintahan tersebut. Apabila prasarana legislatif dan yudikatif telah rampung, menurutnya IKN bisa segera beroperasi.

"Kalau itu sudah selesai sebetulnya secara substansi ibu kota pemerintah sudah bisa beroperasi di sini. Kita tidak perlu menunggu yang lain-lain. Saya kira yang lain-lain akan menyusul," kata dia.

Di samping itu, ia juga berterima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang telah membantunya menyiapkan APBN yang akan datang. Hal ini membuatnya optimistis atas kekuatan RI di tengah tantangan global yang besar.

"Dukungan Pak Presiden (Jokowi) dan semua menteri membuat saya sangat optimis dan untuk ini saya juga ingin meyakinkan Otorita IKN bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar dan kita bisa saya kira selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini," pungkasnya.*** Emilisa.

Baca berita terkini lainnya, tinggal klik Beranda dibawah ini

Tidak ada komentar:

Posting Komentar