Yogyakarta, Info Breaking News - Untuk menjadikan Indonesia sebagai negara bersaing di era digital, dibutuhkan sebanyak sembilan juta talenta digital di berbagai bidang. Itu menjadi pekerjaan rumah bital
"Setelah dihitung-hitung, tentu ini berdasarkan hitungan bersama ya, bahwa kita kalau mau menguasai teknologi digital, kita perlu sembilan juta talenta digital hingga 2030. Sekarang sudah 2024, PR kita banyak," ungkap Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat menghadiri acara di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu (11/12/2024).
Untuk mencetak talenta digital mumpuni, sejumlah langkah dilakukan pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan menggandeng perusahaan teknologi global, mulai dari AWS dan Microsoft.
"Kita sudah melakukan dengan beberapa, tidak sendirian ya, perusahaan teknologi global, AWS misalnya, sudah punya komitmen hampir satu juta. Kalau nggak salah 800 ribu atau 900 ribu talenta digital," ucapnya.
"Microsoft kemarin menyatakan siap untuk tahun ini bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia untuk melahirkan satu juta (talenta digital-red)," sambung Menkomdigi.
Sebagai informasi, Komdigi dan Microsoft bekerja sama mencanangkan program ElevAIte untuk pelatihan keterampilan Artificial Intelligence (AI) sebanyak satu juta talenta digital. Di dalam kerja sama ini menghasilkan komitmen investasi Microsoft sebesar Rp 27,6 Triliun
Lebih lanjut, Meutya mengatakan, jumlah talenta digital tersebut akan bertambah yang bersumber dari perguruan tinggi, salah dua di antaranya berasal Universitas Gadjah Mada, kemudian Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjadi Politeknik Digital (Poldigi).
Indonesia membutuhkan 9 Juta Talenta Digital sampai tahun 2030. Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET
Jika Indonesia belum memiliki talenta digital mumpuni hingga batas waktu tersebut, Meutya mengkhawatirkan Indonesia akan menjadi negara tertinggal.
"Artinya, sembilan juta (talenta digital-red) itu perlu bersama-sama, kementerian tidak bisa sendiri membiayai pelatihan khusus sembilan juta juga. Saya rasa kita harus rame-rame, kampus, perusahaan swasta besar, kemudian pemerintah tentu dan lain-lain," tutur Meutya.*** Nadya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar