Pages

Minggu, 19 Januari 2025

Perkantoran Pusat Perbankan di IKN Berfungsi 2026

Suasana IKN terkini

Nusantara, Info Breaking News -
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menggelar pertemuan dengan perbankan terkemuka di Indonesia, Jumat (17/1/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan kantor layanan jasa perbankan yang akan beroperasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Nusantara.

Pihak bank yang hadir adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bankaltimtara, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), serta PT Bank Central Asia Tbk (BCA).

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan percepatan pembangunan layanan perbankan di IKN menjadi prioritas untuk melengkapi ekosistem yang dibutuhkan oleh warga yang akan berpindah ke Nusantara.

Kantor layanan perbankan ini ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal I tahun 2026, guna mendorong pelayanan jasa perbankan yang cepat dan efisien, sesuai dengan kebutuhan para penduduk IKN.

"Sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara sudah kami siapkan," ujar Basuki, dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/1/2025).

Basuki mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara mulai tajun 2028. Selaras dengam itu, persiapan pembangunannya telah dimulai sejak tahun ini.

"Mulai Januari 2025, kami akan memetakan lokasi-lokasi untuk memulai pembangunan jalan," ujarnya.

Lebih lanjut Basuki menjelaskan, Prabowo telah menyampaikan dalam forum internasional G20 terkait perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Presiden dan DPR juga telah mengesahkan status Jakarta tidak lagi menjadi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) melainkan menjadi Daerah Khusus (DK).

Selain itu, Basuki menambahkan, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo juga telah mengonfirmasi bahwa presiden akan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028, yang akan menjadi tonggak sejarah penting dalam pelaksanaan pemerintahan Republik Indonesia di IKN.

Harapannya, pertemuan pembahasan progres ini dapat mempercepat realisasi investasi sektor perbankan di IKN serta menciptakan ekosistem perekonomian yang inklusif bagi pengembangan Ibu Kota Negara yang modern.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar