Indonesia Krisis Kepemimpinan Daerah di Masa Pandemi

Ilustrasi Kepala Daerah

JAKARTA, INFO BREAKING NEWS - Belum selesai permasalahan terkait penanganan pandemi Covid-19, masyarakat harus berhadapan dengan krisis kepemimpinan daerah yang kerap menimbulkan keprihatinan dan kemarahan publik.

Demikian disampaikan oleh Plt Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman saat menghadiri diskusi Otonomi Talk IV bertajuk “Krisis Kepemimpinan Daerah di Tengah Pandemi Covid-19” yang berlangsung secara virtual, Kamis (2/9/2021).

“Cerita tentang krisis kepemimpinan daerah beberapa hari terakhir ini ini memang menarik perhatian kita semua. Dan mungkin juga menimbulkan keprihatinan bahkan kemarahan publik,” tuturnya.

Di tengah perjuangan untuk melewati pandemi, terutama di tengah banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan dan kehilangan haknya untuk mendapatkan kesejahteraan, termasuk para tenaga kesehatan dan non kesehatan yang bahu-membahu mengurus pasien Covid-19, masyarakat justru dihadapkan dengan persoalan krisis kepemimpinan daerah.

“Kami menggunakan kata krisis karena kalau kita melihat tindak-tanduk kepala daerah ini berikut kebijakan dan programnya yaitu sungguh-sungguh menggambarkan sebuah situasi kemerosotan, tidak hanya di sisi kapasitas tetapi terutama di sisi integritas,” ungkapnya.

Hal ini menjadi sebuah kemerosotan mengingat kapasitas dan integritas kepala daerah menjadi salah satu determinan pertumbuhan ekonomi daerah. 

Peristiwa krisis kepemimpinan daerah yang beberapa kali terjadi belakangan ini bukan tak mungkin akan memunculkan preseden buruk dan alarm bahaya bagi semua pihak yang terkait dengan pembangunan daerah saat ini dan di masa yang akan datang.

“Dengan situasi ini atau problem kemerosotan ini, kita sangat sulit membayangkan apa yang kita cita-citakan, Indonesia Maju 2045 atau kita mau membayangkan Indonesia tumbuh Indonesia Tangguh, kalau para pelaku atau stakeholder utama terkait pembangunan di daerah ini menunjukkan kinerja yang kontraproduktif dengan arah cita-cita kita,” katanya.

Lebih dari itu, Armand melihat dampak pandemi terhadap perekonomian nasional, terutama perekonomian daerah itu memang sangat luar biasa pada penurunan kapasitas fiskal yang membawa dampak pada meningkatnya kemiskinan itu.

Dari beberapa kajian dan pengamatan KPPOD, penerimaan dan belanja daerah semua pemerintah provinsi dan kabupaten/kota itu memang menurun kalau dibandingkan pada masa-masa di masa normal sebelum Covid-19.

“Kalau kita lihat dari data BPS terakhir, Maret 2021, angka kemiskinan kita itu lumayan naiknya dari periode-periode sebelumnya,” tutur Armand.

Terkait pembangunan daerah, Armand menyebut Indonesia masih dihadapkan dengan kesenjangan pembangunan antar wilayah dan kapasitas fiskal yang rendah, kemudian rasio PAD (pendapatan asli daerah) di daerah itu yang masih sangat kecil sekitar 14% lebih terhadap penerimaan daerah.

“Ini tentu persoalan yang sebetulnya yang membutuhkan kerja sama terutama dari kepala daerah untuk bisa mengatasi itu. Namun sekali lagi justru di tengah persoalan ini, ketika dihadapkan dengan upaya penanggulangan kesehatan atau bencana kesehatan ini, dengan penanganan atau pemulihan dampak ekonomi dan penyediaan jaringan pengaman sosial, justru muncul perilaku kepala kepala daerah yang menurut kita itu menunjukkan sesuatu kelemahan sekaligus kemerosotan integritas yang sangat luar biasa,” jelas dia. ***Oto Geo