Anggota Komisi IX Tolak Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat

JAKARTA, INFO BREAKING NEWS - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKB, Nur Nadlifah menolak aturan yang mewajibkan penumpang pesawat untuk menjalani tes PCR karena dinilai sangat memberatkan masyarakat.

"Ini kebijakan aneh. Percuma masyarakat diajak menyukseskan vaksinasi tapi kenyataan di lapangan masyarakat masih dibebankan dengan tes PCR. Seharusnya masyarakat tidak dibebankan dengan hal-hal yang mestinya tidak perlu dilakukan," kata Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) IX DPR Fraksi PKB tersebut, Kamis (21/10/2021).

Selain itu, Nadlifah menilai kebijakan ini seakan memihak pelaku bisnis tes PCR. Nadlifah mendorong pemerintah tidak membuat kebijakan yang bertolak belakang dan menimbulkan spekulasi di tengah publik.

"Kenapa saya bilang aneh, kita selama ini berjuang mati-matian mengajak masyarakat untuk mau divaksin sehingga herd immunity tercapai. Setelah perlahan itu diterima oleh publik, justru pemerintah sendiri yang merusaknya. Contohnya kebijakan penumpang pesawat wajib PCR. Publik jadi berpikir, oh vaksin itu proyek bisnis kesehatan. Percuma vaksin wong masih wajib tes PCR," paparnya.

Menurutnya, kebijakan tes PCR bagi penumpang pesawat juga bertolak belakang dengan keinginan pemerintah yang sedang bekerja keras mempercepat pemulihan ekonomi. Nadlifah menilai masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dan sudah menerima vaksin dosis kedua seharusnya cukup menggunakan tes antigen.

Meski saat ini sudah ada batas tertinggi, mayoritas masyarakat masih menilai harga tes PCR tergolong mahal.

"Biaya tes PCR bisa 50% dari harga tiket pesawat," katanya.

Nadlifah pun mempertanyakan munculnya persyaratan tes PCR dalam Inmendagri Nomor 53/2021 ini. Sebab, pada Inmendagri sebelumnya, yakni Inmendagri Nomor 47/2021, persyaratan calon penumpang pesawat hanya berupa tes antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua dan hasil negatif PCR (H-2) jika baru memperoleh vaksin dosis pertama. ***Candra Wibawanti