Anies menang dalam pertarungan melawan Ahok karena kala itu di tiap sudut jalanan Ibu Kota terpampaang poster-poster “Jangan Pilih Kafir” (kafir disini tentu merujuk kepada Ahok).
Janjinya yang menggiurkan, terutama teorinya soal mengatasi banjir, membuat Anies berhasil meraup dukungan rakyat DKI.
Nyatanya, ketika terpilih Anies Baswedan yang mempropagandakan teori banjirnya, justru gagal mengatasi banjir Ibu Kota. Janji penyediaan rumah DP nol persen sebanyak 250.000 pun mangkrak, terbengkalai.
Dari sekian banyak janji, satu yang kala itu tak sempat terucap ialah terkait proyek mercusuar Formula E. Daripada membangun rumah DP nol persen buat rakyat, di mata Anies lebih baik membangun proyek 5 lapangan sepak bola berstandar FIFA di tengah perkampungan. Idenya membuat Anies dikenang di tengah para pecinta sepak bola Indonesia. Proyek ini juga mengangkat namanya dalam kampanye pemilihan Presiden yang dilakukan Anies secara terselubung saat ini.
Kembali ke proyek Formula E, bagaimana sejarah lahirnya proyek ini? Seandainya PSI dan PDIP tidak hendak melakukan hak interpelasi, pasti jumlah yang dibayarkan sebagai pembayaran maintenance fee kepada pihak asing sebesar Rp 2,4 triliun, dilaksanakan sesuai perjanjian.
Dari jumlah tersebut , KPK sebenarnya sudah bisa mulai melakukan penyidikan, dimana Anies Baswedan, melalui Formula E, dalam jabatannya selaku gubernur telah menguntungkan orang lain atau badan.
Dari jumlah maintenance fee sebesar Rp 2,4 triliun itu, sudah pasti ada pihak yang menerima keuntungan berupa pembayaran retur-komisi karena jasanya menghubungkan Anies Baswedan dengan pihak penyelenggara Formula E .Selanjutnya setelah Anies Baswedan sudah tidak jadi gubernur lagi, Gubernur selanjutnya terikat untuk membayar maintenance fee yang diputuskan oleh Anies tanpa melibatkan DPRD selaku mitra kerja Gubernur. Apabila lalai, maka Gubernur akan digugat di sidang arbitrase Singapura dan semua biaya sengketa arbitrase proyek mercusuar ini lagi-lagi berasal dari uang rakyat.
Apalagi menurut media, untuk memenuhi kewajiban membayar maintenance/commitment fee tersebut, Gubernur Anies Baswedan melakukan pinjaman kepada Bank Daerah. Lantas, bagaimana dengan dana yang berasal dari APBD?
Izinkan saya juga bertanya, apa KPK sudah mendengar saksi dari Formula E Operation selaku promotor dan pemegang lisensi ABB FIA Formula E Championship, termasuk memeriksa Direktur Operasional PT Jakpro untuk mempelajari lebih rinci mengenai studi kelayakan penyelenggaraan Formula E dan proyeksi keunntungan untuk tahun tahun mendatang, dimana dari informasi yang saya peroleh, Formula E akan diselenggarakan di Jakarta untuk jangka waktu 5 tahun berturut-turut?
Semoga hasil temuan BPK dapat jadi masukan penyelidikan KPK untuk kasus Formula E.
Memang saya akui, pembayaran maintenance fee itu faktan hukumnya simpang siur. Terakhir media menyebut biayanya berasal dari sponsor dan sumbangan pihak ketiga. Bukankah sumbangan dari pihak ketiga bisa disebut suap atau gratifikasi? Yang pasti diberikan kepada Anies dalam kapasitasnya sebagai Gubernur. Kalau bukan Gubernur, apa ada pihak sponsor maupun pihak ketiga mau menyumbangkan uang untuk menggelar Formula E?
Kesimpulannya: penyelenggaraan Formula E menguntungkan bagi Anies Baswedan, bukan bagi rakyat DKI. Ya, seandainya memang benar-benar untung, bukan rugi.
Saya mau numpang tanya lagi. Apa studi kelayakan sudah dilakukan untuk peneyelenggaran Formula E? Apakah penyelenggaraannya di negara lain menguntungkan? Kalau iya, kapan tercapainya? Bagaimana dengan maintenance fee yang dibayarkan oleh negara lain kepada pihak penyelenggara? Lalu siapa yang memegang hak siar Formula E Indonesia? Mengapa pula untuk pembayaran maintenance fee Montreal hanya membayar Rp 18,7 miliar tetapi di Indonesia melambung hingga Rp 2,4 triliun?
Sangat disayangkan masyarakat tidak diberi tahu secara transparan mengenai isi perjanjian, serta syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi Anies terkait proyek Formula E.
Melalui proyek Formula E, Anies Baswedan berhasil mengkampanyekan dirinya ke dunia. Tidak lain dengan tujuan untuk lebih mempopulerkan dirinya sebagai calon Presiden mendatang. Membalas dendam dirinya kepada Bapak Presiden Ir. Jokowi yang pernah memecat Anies Baswedan dari kursi Menteri Pendidikan.
Gebrakan Anies dimulai sejak ia menjabat. Saat media ramai membahas Reklamasi Pulau C dan D milik PT Kapuk Naga Indah, Anies langsung melakukan penyegelan izin mendirikan bangunan di pulau tersebut.
Terakhir gebrakan Anies adalah menaikkan upah minimum provinsi (UMP) yang sebelumnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 1 tahun 1999.
Putusannya memicu protes dari para pengusaha karena dinilai merugikan. Hal ini berujung pada gugatan di Pengadilan. Belum lagi dampak lainnya, yakni demonstrasi di sejumlah provinsi lain yang menuntut kesetaraan.
Terakhir mumpang tanya pak Firli Bahuri, bagaimana perkembangan kasus dugaan korupsi yang dilaporkan mengenai pembayaran biaya proyek Frankfurt Book Fair di tahun 2017 yang dilakukan Anies Baswedan? Bila laporan Direktur GACD Andar Mangatas Situmorang adalah laporan palsu dan fitnah, silahkan Anies Baswedan lapor balik demi menjaga nama baiknya.
Semoga tulisan saya ini dapat memberi gambaran kepada rakyat Jakarta, khususnya mengenai rumah murah DP nol persen yang dijanjikan Gubernur Anies Baswedan.
Semoga menghadapi pergantian tahun DKI tidak ditimpa musibah banjir. Semoga.
(Editor: Candra Wibawanti)
0 komentar:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !