Ketua MA Soroti Pentingnya Kesetaraan Gender dan Representasi Hakim Perempuan dalam Kepemimpinan Badan Peradilan

Ketua MA Prof. Dr. H. M. Syarifuddin bersama Honorable Chief Justice Will Alstergren

Jakarta, Info Breaking News - Untuk mewujudkan peradilan yang inklusif tidak cukup sebatas dilakukannya penyesuaian terhadap layanan atau aksesibilitas di pengadilan. 

Lebih dari itu, kita juga membutuhkan pandangan para hakim yang inklusif yang terbebas dari bias, stigma, dan prasangka yang tanpa kita sadari dilekatkan pada individu dari kelompok masyarakat tertentu. 

Cara yang paling efektif untuk mewujudkan pandangan yang inklusif ini adalah dengan meningkatkan keragaman dalam lingkungan pengadilan.

Oleh karena itu, pengadilan-pengadilan yang memiliki komposisi keragaman yang serupa dengan masyarakatnya, dipandang sebagai pengadilan yang ideal. Inilah yang saat ini sedang dirintis oleh Mahkamah Agung.

Hal tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., dalam acara Webinar Kepemimpinan Hakim Perempuan dan Peningkatan Keragaman di Peradilan pada Rabu (27/9/2023) di lantai 12 gedung Mahkamah Agung, yang dilaksanakan secara daring.

Prof. Syarifuddin mengatakan kita menghendaki komposisi yang lebih beragam dalam badan peradilan kita. 

Keseimbangan gender antara jumlah hakim laki-laki dan perempuan, serta representasi hakim perempuan dalam kepemimpinan pengadilan adalah salah satu aspek penting, meskipun bukan satu-satunya.

Jajaran pimpinan dan Hakim Agung MA dengan perwakilan Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA)

“Mari kita mulai dengan lebih memperhatikan keseimbangan gender dan representasi hakim perempuan dalam kepemimpinan Badan Peradilan," tuturnya.

Lebih lanjut Mantan Kepala Badan Pengawasan itu juga mengatakan langkah pertama yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah dengan mengenali hambatan-hambatan yang mungkin dialami oleh para hakim perempuan dalam meniti karir di pengadilan. 

Untuk inilah, pada April hingga bulan Mei 2023 yang lalu, Mahkamah Agung melaksanakan survei persepsi tentang kepemimpinan hakim perempuan terhadap hakim di seluruh lingkungan peradilan, termasuk para hakim laki-laki.

“Hasil survei ini akan digunakan oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan hakim perempuan untuk dapat mengambil peran kepemimpinan, melengkapi kebijakan-kebijakan yang telah diambil sebelumnya," ungkap Ketua MA.

Prof. Syarifuddin juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Australia yang melalui program-programnya, termasuk Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) yang terus menyediakan dukungan bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia untuk mewujudkan akses keadilan dan peradilan yang inklusif melalui berbagai pendekatan yang sesuai.

Webinar dalam rangkaian kunjungan kerja Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) di Mahkamah Agung ini mengundang sejumlah narasumber, di antaranya The Honorable Chief Justice Will Alstergren (FCFCOA), The Honorable Judy Ryan (FCFCOA), Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H (Hakim Agung MA), Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H (Wakil Ketua PT Bandung), Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.H (Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau).

Hadir pula Pimpinan dan Hakim Agung Mahkamah Agung RI, Pimpinan AIPJ2 Craig Ewers, serta para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung. ***MIL

Dapatkan berita aktual lainnya, hanya tinggal klik Beranda di bawah ini.