KPK Minta Publik Tak Bangun Narasi Liar Soal Korupsi di Kemenaker Era Cak Imin

Jakarta, Info Breaking News - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar publik tidak membangun narasi liar terkait penanganan kasus dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) era kepemimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. 

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri memastikan pihaknya murni hanya ingin menegakan hukum dan penanganan kasus tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan dinamika politik nasional saat ini.

“Kami berharap semua pihak untuk menahan diri jangan sampai kemudian membangun opini dan narasi seolah-olah kemudian kerja-kerja KPK disangkut-pautkan dengan proses politik yang sedang berlangsung,” ungkap Ali, Senin (4/9/2023).

Ali menyebut KPK paham Indonesia kini tengah memasuki tahun politik. Meski begitu, ia berharap tiap aktivitas yang dilakukan KPK tidak dikaitkan dengan dinamika politik nasional yang tengah terjadi.

Sebelumnya, KPK sempat membeberkan tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana korupsi di Kemenaker pada 2012 terkait sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) saat masih berada di bawah kepemimpinan Cak Imin.

Ali Fikri mengungkapkan, KPK mengendus adanya dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara dari korupsi di Kemenaker era Cak Imin. Terkait dugaan dimaksud, KPK mesti membuktikan unsur melawan hukum, memperkaya diri sendiri serta pihak tertentu, dan merugikan keuangan negara. Pembuktian atas unsur-unsur tersebut memerlukan waktu yang tidak singkat.

"Poinnya adalah sekali lagi tidak sehari dua hari kemudian KPK melakukan proses penyidikan, ataupun penegakan hukum dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dimaksud," tutur Ali Fikri. 

Mengenai hal ini, Ketua DPP Partai Nasdem, Effendy Choirie atau Gus Choi pun mengaku heran dengan penanganan kasus di Kemenaker. Ia menuding ini semua hanya mengada-ada dan merasa KPK berusaha mencekal jalan Cak Imin yang kini sudah dideklarasikan sebagai bacawapres mendampingi Anies Baswedan. 

Menanggapi tudingan tersebut, KPK menegaskan penanganan kasus ini sudah dilakukan jauh hari sebelum deklarasi. ***Sam Bernas

Dapatkan berita aktual lainnya, hanya tinggal klik Beranda di bawah ini.