KPK Tegaskan Pengusutan Kasus Korupsi Kemenaker Era Cak Imin Tak Berkaitan dengan Politik

Jakarta, Info Breaking News - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pengusutan kasus dugaan korupsi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di era Cak Imin tidak ada hubungannya dengan politik.

Kabag Pemberitaan Ali Fikri, Minggu (3/9/2023) menyatakan pihaknya sudah lama mengusut kasus tersebut.

“Jauh sebelum itu kami sudah lakukan proses penanganan perkara tersebut,” katanya.

Sebelumnya KPK sempat membeberkan tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana korupsi di Kemenaker pada 2012. Proyek yang menjadi bancakan yakni sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI). Kala itu, Kemenaker masih dikenal dengan nama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), dimana Cak Imin menjabat sebagai Menteri periode 2009-2014. 

Kini, Cak Imin resmi diusung sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Ketua DPP Partai Nasdem, Effendy Choirie atau Gus Choi pun mengaku heran dengan penanganan kasus Kemenaker yang dilakukan KPK mengingat Cak Imin berpeluang untuk dipanggil sebagai saksi.

Menanggapi hal tersebut, KPK menegaskan KPK telah menggeledah sejumlah lokasi dalam rangka proses penyidikan jauh sebelum adanya perkembangan politik tersebut.

“Kami berharap para pihak tersebut tidak buat narasi yang tidak utuh,” ujar Ali Fikri.

Ali Fikri menekankan, KPK selalu memublikasikan tiap perkembangan kasus yang ditangani ke publik sebagai bentuk transparansi kinerja. Dia mempersilakan publik terus memantau perkembangan kasus dugaan korupsi di Kemenaker era Cak Imin.

“Silakan simak dan ikuti sejak kapan proses penanganan perkara tersebut. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses politik yang sedang berlangsung tersebut. Kami tegaskan persoalan politik bukan wilayah kerja KPK,” tegas Ali.

Sebelumnya, Gus Choi mengaku heran dengan adanya pemberitaan yang menyebut KPK berencana memeriksa Cak Imin atas kasus dugaan korupsi pengadaan sistem pengawasan TKI di Kemenaker tahun 2012.

Ia pun menuding langkah tersebut mengada-ada dan mengingatkan bahwa KPK adalah lembaga penegak hukum bukan alat politik. 

"Apa KPK ini mengada-ngada saja. KPK ini lembaga penegak hukum atau alat politik?" ungkap Gus Choi seusai deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin atau Anies-Cak Imin di Hotel Majapahit, Surabaya, Sabtu (2/9/2023).

"Kenapa baru sekarang jelang deklarasi, sebelumnya belum ada isu ini. Makanya saya minta KPK janganlah main-main," pungkasnya. ***Joseph Manik

Dapatkan berita aktual lainnya, hanya tinggal klik Beranda di bawah ini.