Character Assassination Terhadap Pasangan Prabowo-Gibran

Prof. OC. Kaligis

Jakarta, Info Breaking News - Sejak tanggal 14 Februari 2023 di saat quick count pasangan nomor 2 di atas 50 persen, secara sistematis pembunuhan karakter dialamatkan kepada pasangan nomor 2, melalui media.

Yang bersih di kancah Pilpres 2024 hanya pasangan nomor 1 dan 3.

DR. Abdullah Hehamahua S.H., M.M., KPK 2005-2013, bahkan sudah meramalkan bila pasangan nomor 2 gagal terpilih jadi Presiden, hukuman pidana pasti dijatuhkan ke Presiden Jokowi bila sudah tidak jadi Presiden.

Adalah Abdullah Hehamahua yang membela mati-matian oknum-oknum pimpinan KPK yang berkas perkaranya telah dinyatakan P21. Mereka masing-masing adalah Bibit-Chandra Hamzah, Bambang Widjojanto, Abraham Samad, dan Novel Baswedan.

Di pemeriksaan kode etik yang dipimpin Abdullah Hehamahua terkait pertemuan pribadi Nazaruddin ex bendahara Partai Demokrat dengan pimpinan KPK Chandra Hamzah, Abdullah terang-terangan membela KPK.

Di era pemerintahan Presiden Soeharto khususnya di Tragedi PembantaianTanjung Priok tahun 1985, Abdullah Hehamahua minggat ke Malaysia selama 15 tahun.  

Abdullah pernah menolak Pancasila sebagai asas tunggal, pernah ditangkap pada peristiwa Malari tahun 1974, dan dipenjara selama 1 tahun 8 bulan. 

Semua berita negatif baik dari dalam negeri maupun luar negeri dialamatkan kepada Prabowo, sebagai calon Presiden yang anarkis karena karakter Prabowo “katanya” selama di tentara. Fitnahan tanpa bukti.

Padahal belum juga jadi Presiden, semua fitnah dan black campaign sudah dilonntarkan pada dirinya, bahkan Prabowo sudah divonis sebagai pemimpin yang diktator, perusak Demokrasi Indonesia.

Yang hebat hanyalah Anies Baswedan yang akan mendirikan Kampung Haji Indonesia bila berhasil jadi Presiden.

Katanya Raja Arab Saudi akan memberikan Hak Pakai atas tanah, sekaligus sang Raja akan menyumbang hotel berlantai 22, standar hotel yang menyerupai bangunan kota Mekkah. Biaya haji menjadi kurang lebih sembilan puluh persen sehingga yang ingin naik haji hanya membayar biaya pesawat pulang-pergi. 

Hotel setinggi 22 lantai pemberian raja Salman, makan dan lain lain, bebas bayar. 

Siapa yang tidak tergiur? Akibatnya banyak di saat terakhir alih pilih ke nomor satu. 

Dengan adanya Kampung Haji itu, biaya yang dikeluarkan hanyalah biaya pesawat pulang-pergi, selebihnya ditanggung Anies Baswedan, hasil kerja samanya dengan Raja Arab Saudi. 

Janji Anies mengalahkan niat Habib Riezieq di saat untuk beberapa lama berniat menetap di Arab Saudi, karena dakwaan pidana yang dihadapinya di Kepolisian Indonesia. 

Seandainya kampanye Kampung Haji Indonesia dikampanyekan sejak awal, pasti pasangan nomor 2 atau 3 dapat mempertanyakan langsung niat Anies Baswedan ke Raja Salman. Dan bila janji itu bohong seperti halnya janji rumah DP nol persen, yang diabaikan, maka akibatnya mungkin rakyat bakal teringat lagi akan kebohongan Anies di masa lampau, sehingga elektabilitas Anies rontok ke titik nadir.

 

Di bidang strategi kampanye, patut kita angkat topi kepada Anies yang tidak tanggung-tanggung membohongi rakyat.

Janji yang menggiurkan menjelang Pilpres, meyebabkan banyak pemilih yang terbius memilih pasangan nomor satu. Sekali lagi lupa akan janji buta Anies mengenai persediaan rumah bagi rakyat DKI, DP nol persen.

 

Sebagai ganti rumah DP nol persen, Anies mendirikan stadion JIS di atas tanah yang telah dibebaskan Ahok. Stadion JIS pun bermasalah, karena gubernur Heru Budi Hartono harus nombok untuk perluasan sarana parkir dan sarana lainnya yang tidak memenuhi standar FIFA.

Bahkan seluruh kawasan Kelapa Gading, di saat pencoblosan, tertunda akibat banjir hebat yang menyebabkan para petuga di TPS tak mungkin bekerja. 

Seandainya janji Pilgub Anies mengenai teori mengatasi banjir sebagaimana dijanjikan di kampanye Pilgub dilaksanakan, pasti Kawasan Kelapa Gading bebas banjir.

Menanti hasil definitif KPU, saya yakin rentetan fitnah dan hoax terus-menerus membanjiri pasangan nomor 2. 

Bedanya ketika pemilihan Pileg jatuh ke PDIP dengan nilai tertinggi, pasangan nomor 1 dan 2 tidak memberi perlawanan.

Pokoknya di era penantian hasil terakhir KPU, pasangan cawapres yang bersih tanpa cacat hanyalah pasangan nomor 1 dan 3.

Mungkin serangan bertubi-tubi ke Presiden Jokowi menjelang pasangan nomor 2 nantinya dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden, bisa jadi bila rencana hak angket gagal, kelompok tertentu digerakkan untuk melakukan makar sehingga dengan demikian melalui kekacauan, Presiden Jokowi dapat ditumbangkan.

Adalah tugas TNI sebagai penjaga kesatuan NKRI, untuk mewaspadai oknum-oknum pengacau, dengan gerakan gerakan subversive bertujuan menjatuhkan Presiden Jokowi sebagai Presiden yang sah hasil pilihan rakyat.

Kalau seandainya Bawaslu dan MK harus bubar karena merusak demokrasi, bagaimana dengan suara rakyat yang jumlahnya lebih dari lima puluh persen menjatuhkan pilihannya atas pasangan nomor 2? 

Putusan MK mengenai usia cawapres di bawah 40 tahun diputus oleh lima lawan empat suara. Apakah lima suara hakim konstitusi semuanya merusak undang-undang, merusak demokrasi? Apalagi dalam gelar visi misi pasangan nomor 1 dan 3 mengakui eksistensi pasangan nomor 2. 

Bahkan mereka beradu argumentasi, beradu pendapat mengenai masing-masing visi misi pasangan calon Presiden.